Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Kemanan (Menko Polhukam) Wiranto mengingatkan segala bentuk upaya untuk menggagalkan pelantikan wakil rakyat (DPR), presiden dan wakil presiden merupakan gerakan melawan konstitusi. Pemerintah dan aparat keamanan tidak akan tinggal diam dan akan terus berupaya mencegah tindakan inkonstitusi itu tidak pernah terjadi.
"Pelantikan itu amanat konstitusi dan ini adalah tugas seluruh bangsa Indonesia untuk menaatinya. Kita sudah sepakati bersama, terutama pelantikan yang merupakan puncak hasil pemilu," tegas Wiranto.
Penegasan Menko Polhukam ini disampaikan sebelum memimpin rapat koordinasi setingkat menteri untuk membahas isu dan masalah terkini di Kantor Kemenko Polhukam, Senin (30/9). Seperti diketahui pelantikan anggota DPR/MPR hasil Pemilu 2019 akan dilaksanakan Selasa (1/10), sementara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada Minggu (20/10).
Wiranto menegaskan tidak boleh ada satu pihak pun, baik kelompok maupun individu yang mencoba menjegal pelantikan tersebut, karena sejatinya upaya menggagalkan pelantikan itu artinya melawan konstitusi. Ia mengajak seluruh lapisan masyarakat, mulai dari mahasiswa, pelajar, pekerja, tukang ojek online, petani, ulama hingga kaum emak-emak untuk tidak terpengaruh berbagai aksi maupun sebaran informasi digital yang menyerukan ujaran melawan konstitusi.
"Kita tidak ingin mempertaruhkan eksistensi negara terancam oleh gerakan-gerakan yang radikal, anarkis, dan inkonstitusional," tegasnya.
Pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk merapatkan barisan dan bersama-sama meyakini bahwa amanat konstitusi harus terus berjalan. Wiranto memastikan bahwa negara akan selalu hadir untuk melindungi dan mempertahankan Indonesia dari ancaman yang merusak kebangsaan.
"Jangan sampai muncul suara sumbang bahwa negara tidak hadir, pemerintah tidak peduli dan ujaran-ujaran kebencian lainnya. Pemerintah akan selalu hadir untuk mengamankan bangsa ini," ujarnya.
