Pemerintah tengah mempersiapkan segala hal, untuk membawa persoalan pembatasan ekspor Crude Palm Oil (CPO) oleh Uni Eropa ke World Trade Organization (WTO).
Pemerintah telah menunjuk konsultan yang akan mendampingi Indonesia untuk menyelesaikan persoalan CPO itu di WTO.
"Kita siap membangun argumen, tapi disisi lain kita juga siap jika diserang dari sisi lain, kita sudah siapkan, bagaimana cara menutupnya," ujar Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan, Iman Pambagyo di ICE BSD, Rabu (16/10).
Menurut Iman, pihak Eksekutif Uni Eropa, cukup terbuka untuk membicarakan isu CPO Indonesia. Meski demikian, diskusi itu tidak akan mengubah apapun karena keputusan pembatasan CPO Indonesia merupakan produk legislatif atau parlemen Uni Eropa.
"Ini kan produk dari parlemen sana. Sebagai eksekutif, mereka hanya tinggal melaksanakan itu. Tapi mereka membuka pintu untuk berdiskusi, berbicara," katanya.
Ia mengatakan, berbagai cara telah dilakukan Indonesia. Misalnya, Bulan Juni lalu, menggelar pertemuan di Jakarta. Pemerintah datangkan ahli palm oil. Namun, mereka hanya mendengarkan dan mencatat.
Iman berharap, permasalahan CPO dengan Uni Eropa ini bisa segera diakhiri mengingat pentingnya industri sawit dan turunannya bagi Indonesia. Upaya revisi terhadap FTA CEPA agreement dan perundingan di WTO bisa berjalan sesuai dengan yang diinginkan.
"Bicara palm oil, masalah ini terlalu serius bagi Indonesia untuk tidak bicara. Tapi in paralel, CEPA jalan terus," ungkapnya. (SN)
Artikel Menarik Lainnya:
Pengamat: LSM Asing Juga Getol Kampanye Negatif Sawit Indonesia
Kalah Bersaing, Eropa Jegal Sawit Indonesia
Hadapi Diskriminasi Sawit Uni Eropa, Jokowi dan Mahathir Bersatu
