Setelah ditetapkan sebagai warisan dunia, situs tambang era Hindia Belanda Ombilin Sawahlunto, Sumatera Barat membutuhkan waktu dan investasi jangka panjang agar bisa menggaet wisatawan.
Direktur Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Hilmar Farid mengatakan, untuk mendatangkan wisatawan perlu waktu setahun dua tahun. Setelah ditetapkan sebagai warisan dunia, situs tersebut tidak bisa langsung ramai.
Langkah yang ditempuh pemerintah misalnya melalui dokumentasi film untuk melakukan promosi. "Kalau mau bikin film tentang 1920 an di situ aman, tidak perlu ngumpet-ngumpetin kabel karena dia masih seperti adanya," ujarnya.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan melakukan koordinasi dengan Kementerian Pariwisata agar situs Ombilin Sawahlunto menjadi salah satu prioritas pengembangan pariwisata nasional. Namun, perlu kehati-hatian dalam pengembangan pariwista di situs Ombilin Sawahlunto jika tidak ingin warisan dunia yang baru ditetapkan UNESCO tersebut dicabut.
Ia menegaska, setelah ditetapkan, UNESCO akan memeriksa dan mengevaluasi secara terus menerus terhadap cara pemerintah mengelola situs Ombilin Sawahlunto tersebut. "Jika kita tidak pintar atau banyak menyalahi ketentuan dalam mengelola maka bisa masuk dalam daftar bahaya, kalau kita masih nekat juga dia bisa coret," katanya.
Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan PBB (UNESCO) menetapkan pertambangan Ombilin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat, sebagai warisan dunia. Penetapan itu dilakukan dala, sidang ke-43 Komite Warisan Dunia UNESCO PBB di Pusat Kongres Baku, Azerbaijan, pada Sabtu (6/7/2019).
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memperjuangkan pengakuan pertambangan batu bara era kolonial Belanda, Ombilin, di Sawahlunto, Sumatera Barat, sebagai warisan dunia kategori budaya sejak 2015.
Paling tidak, dengan ditetapkanya tambang batu bara tertua di Sumatera ini, Indoneia telah mendapatkan 5 warisan dunia kategori budaya dan 4 warisan dunia kategori alam yang ditetapkan UNESCO.
