The Most Engaging Media For Millennials and GEN Z

Pindah Ibu Kota di 2024, DPD RI Nilai Pemerintah Jangan Buru-buru
Ketua Komite I DPD RI Teras Narang. (Photo/ANTARA/HO/Humas DPD RI)
News

Pindah Ibu Kota di 2024, DPD RI Nilai Pemerintah Jangan Buru-buru

Senin, 20 Januari 2020 22:05 WIB 20 Januari 2020, 22:05 WIB

INDOZONE.ID - Komite I DPD RI menilai pemerintah jangan terburu-buru dalam merencanakan pemindahan Ibu Kota Negara mulai tahun 2024. Hal ini disampaikan oleh Ketua Komite I DPD RI Teras Narang di Jakarta, Senin (20/1/2020).

“Target pemindahan Ibu Kota Negara di tahun 2024 ini saya bilang lumayan ambisius, kekhawatiran kita wajar karena waktu empat tahun itu sangat cepat, pembangunan kota itu prosesnya panjang dan menyangkut multi dimensi, apalagi persoalan membangun dan memindahkan Ibu Kota Negara,” ujar Teras Narang.

Menurutnya masih ada beberapa persoalan seperti regulasi dan tata kelola pemerintahan, permasalahan pertanahan dan tata ruang, permasalahan pembiayaan dan beban anggaran yang mestinya dipertimbangkan. Tak cuma itu, soal pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN), serta dampak sosial budaya dan kemasyarakatan yang ditimbulkan.

Anggota Komite I DPD RI asal Nusa Tenggara Barat, Achmad Sukisman, menyoroti besarnya biaya yang harus dipersiapkan oleh pemerintah dalam memindahkan IKN hingga Rp 466 triliun dan pemerintah hanya mempersiapkan 20% dari APBN saat ini. Hal tersebut menurutnya menjadi hal yang juga harus dipertimbangkan.

Sedangkan, anggota Komite I DPD RI asal Papua Barat Filep Wamafma mengatakan agar dampak pembangunan IKN nanti jangan sampai menggerus dan menghilangkan budaya dan keberadaan masyarakat lokal. Menurutnya pemerintah harus menjadi hak-hak masyarakat adat.

Rencana pemindahan ibukota kerap mengundang perdebatan. Hal itu sendiri menunjukkan bahwa ibukota bukan sekedar pusat pemerintahan negara semata, tetapi juga menyangkut sejarah, tata kelola pemerintahan, pelayanan, keamanan, anggaran, kelembagaan, dan sebagainya.

"Komite I berusaha mengelaborasi semua persoalan ini sebagai bahan masukan dalam RUU IKN nanti berjalan dengan baik dan diterima oleh semua pihak serta berkeadilan bagi daerah,” kata Ketua Komite I DPD RI Teras Narang.

TAG
M. Rio Fani
M. Rio Fani

M. Rio Fani

Writer

ARTIKEL LAINNYA

LOAD MORE

You have reached the end of the list. Want More? #KAMUHARUSTAU

JOIN US
JOIN US