Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Presiden Jokowi meminta agar BPJS Kesehatan melakukan perbaikan sistem secara keseluruhan. Tujuannya untuk membenahi permasalahan defisit.
“Rapat kemarin, Pak Presiden minta supaya BPJS dan Kementerian Kesehatan bersama-sama memperbaiki seluruh elemen dari penyelenggaraan sistem jaminan kesehatan nasional kita,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Selasa.
Perbaikan sistem yang dimaksud adalah seperti database kepesertaan, sistem rujukan pada puskesmas dan rumah sakit, serta sistem dalam menangani tagihan tersebut.
Menurut Menteri Keuangan itu, hal yang paling membuat terjadinya proyeksi defisit hingga Rp28 triliun sampai akhir 2019 adalah adanya peserta BPJS yang berasal dari pekerja tidak penerima upah tetap atau sektor informal sebab mereka hanya menjadi peserta saat mau sakit.
“Mereka hanya menjadi peserta saat mau sakit yang kemudian menimbulkan defisit dari sisi penyelenggaraan,” katanya.
Tentu saja hal itu menyebabkan biaya yang dikeluarkan oleh BPJS dalam menanggung pelayanan kesehatan jauh lebih tinggi daripada besaran iuran yang dikumpulkan dari peserta.
“Jadi jumlah iuran yang dibayarkan peserta lebih kecil daripada nilai aktuaria atau perkiraan nilai iuran sesuai hitungan matematis,” katanya.
Sri melanjutkan, selama ini masyarakat memiliki anggapan bahwa mereka mendapat manfaat yang tak terbatas tanpa memenuhi kewajiban untuk membayar iuran. Sehingga hal itu membuat defisit BPJS semakin tinggi.
“Ini yang menyebabkan ketidakcocokan antara tarif yang diminta dengan manfaat yang harus dibayar sehingga menimbulkan suatu defisit kronis,” ujarnya.
