Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKS Mardani Ali Sera sepakat dengan sikap Komisi Pemilihan Umum (KPU) apabila Pilkada dilakukan di tahun 2024 secara serentak nasional sangat berat. Kemudian menurut dia kualitas pemilu pun juga akan dikorbankan.
“Setuju dengan KPU. Penyatuan Pilkada di 2024 bukan hanya berat secara teknis tapi juga dapat membuat demokrasi yang tidak sempurna karena akan ada kualitas pemilu yang dikorbankan,” ungkap Mardani saat dihubungi Indozone, Rabu (3/2/2021).
Berkaca dari Pemilu 2019 menurut Ketua DPP PKS ini sebaiknya pelaksaan Pilkada tak dibarengi dengan Pemilu dan Pileg. Sehingga Pilkada tetap sesuai jadwal lima tahunan yaitu di tahun 2022 dan 2023.
“Laksanakan di 2022 dan 2023,” katanya.
Baca Juga: Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat Minta Moeldoko Jujur: Anda yang Mendatangi Mereka
Apalagi dia pun contohkannya Pemilu 2019 yang ada banyak surat suara baik DPD, DPRD, hingga DPR RI lantaran semua tertuju kepada Pilpres. Dia tak mau kejadian serupa terulang di tahun 2024 jika Pilkada dilakukan secara serentak nasional.
“Kasus Pemilu 2019 ada banyak surat suara DPD, DPRRI hingga DPRD yang tidak sah hingga jutaan karena semua perhatin tersedot hanya pada Pilpres,” ujar Mardani.
Pelaksana tugas Ketua KPU RI Ilham Saputra menyatakan sangat berat jika penyelenggaraan pemilihan kepala daerah diselenggarakan pada 2024.
"Kita juga harus siap dengan pelaksanaan penyelenggaraan pilkada di 2024. Tentu akan sangat berat bagi kita jika kemudian pelaksanaan Pilkada itu dilaksanakan pada 2024," ucap Ilham Saputra dikutip Antara, Selasa (2/2/2021).
