Presiden Joko Widodo (JokowI) menegur keras soal penyerapan anggaran di bidang kesehatan yang baru 1,53 persen dari total anggaran yang disiapkan sebesar Rp75 triliun dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara pada 18 Juni 2020 lalu.
Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengakui adanya berbagai masalah soal penyerapan anggaran di Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Padahal, dana tersebut dibutuhkan untuk mengatasi pandemi COVID-19.
"Setelah kita dalami ada beberapa persoalan, pertama, masalah koordinasi antara pemerintah daerah, BPJS, Kemenkes, itu juga sedang dibenahi," kata Moeldoko seperti dilansir ANTARA, di Jakarta, Senin (29/6/2020).
Moeldoko mengakui masalah koordinasi sangat mudah jika diucapkan, namun justru sulit untuk dilakukan. Tapi, ada beberapa langkah yang sudah dilakukan Kemenkes untuk mengnyinergikan beberapa masalah untuk mencari solusi bersama seperti masalah proses verifikasi data tenaga kesehatan.
"Verifikasi data tenaga kesehatan juga perlu ada koordinasi, jangan sampai ada salah sasaran dan masalah ketiga ada regulasi Kemenkes yang lama menghadapi situasi seperti ini. Regulasi itu tidak cocok lagi, jadi perlu ada perbaikan," kata Moeldoko.
Dalam kesempatan itu, Moeldoko menyimpulkan jika situasi pandemi COVID-19 saat ini perlu adanya langkah-langkah baru yang harus dilakukan Kemenkes.
Artikel Menarik Lainnya:
