Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengklarifikasi penyeretan namanya terkait masalah pengadaan lahan program rumah tanpa uang muka atau DP Rp0 yang kini diduga dikorupsi oleh Dirut PD Sarana Jaya Yoory C Pinontoan.
Ia menjelaskan bahwa perencanaan sebuah program yang berasal dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah berawal dari kepala daerah, yakni Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Kendati demikian, politisi PDI Perjuangan tersebut pun mengakui dirinya yang mengesahkan anggaran program rumah DP Rp0, karena menjabat sebagai Ketua Badan Anggaran (Banggar).
"Padahal permasalahan BUMD itu perencanaan pertamanya dari Gubernur diarahkan ke saya. Kebetulan saya sebagai Ketua Banggar," ucap Prasetyo di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (15/3/2021).
"Pengesahan apakah ini diiyakan atau ditidak-kan. Mengenai anggaran adanya forum, ada TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah), dan Banggar. Bukan semata-mata saya sendiri yang melaksanakan itu," terangnya.
BACA JUGA: Amien Rais Sebut Jokowi Ingin 3 Periode, Mahfud MD: Menjerumuskan dan Menjilat
Lebih lanjut, Prasetyo pun menjelaskan pada saat anggaran program rumah DP Rp0 tersebut disahkan, ia tidak menjabat sebagai ketua komisi, dan juga koordinator Komisi B.
"Koordinatornya juga bukan saya. Kok tiba-tiba ujug-ujug nama saya. Ini nama saya, ini sedap-sedap enggak enak. Ngeri-ngeri sedap. Jadi saya minta yang menyebutkan nama saya klarifikasi," tandas Prasetyo.
Seperti diketahui sebelumnya, nama Prasetyo Edi Marsudi disebutkan di salah satu media berperan mengatur alokasi dana pengadaan tanah bagi Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya.
