Kebijakan dalam menangani pandemi virus corona di Indonesia berbeda-beda antar lembaga. Misalnya saja, soal menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), ada satu pihak yang menyebutkan boleh melonggarkan PSBB, yang lainnya berpendapat harus dipatuhi.
Hal itu sempat membuat publik bingung. Menurut Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, mengatakan, kondisi saat ini terdapat ego sektoral kementerian lembaga (K/L) dalam upaya penanggulangan virus corona (Covid-19) di Indonesia. Ini terjadi di tengah penanganan wabah yang belum maksimal.
"Terkait dengan kebijakan-kebijakan yang diambil, saya melihat ego sektoral di tingkat kementerian dan lembaga masih sangat tinggi," kata Nihayatul dalam diskusi virtual, Rabu (20/5/2020).
Nihayatul tidak menyebutkan K/L yang dimaksud dan menjelaskan terkait ego sektoral tersebut. Selain itu, ia juga memandang hingga kini belum ada rencana secara menyeluruh dari pemerintah pusat dalam menanggulangi Covid-19 di Tanah Air.
"Sebenarnya sampai sekarang saya enggak melihat grand design pemerintah pusat dalam menangani Covid-19 ini, dalam arti dalam urusan kesehatan, ekonomi, dan sosial. Sehingga ini menjadi efektifnya luar biasa dalam mengambil kebijakan," ujarnya.
Dia mengakui, memang dalam kondisi seperti ini, untuk menghadapi pandemi virus corona jenis baru tersebut tidak satu negara atau daerah pun yang siap. Akan tetapi, dari sisi penangan dan kebijakan harusnya dilakukan dengan baik dan terkoordinasi dengan baik.
"Memang kita mendiskusikan, tidak ada satupun negara pun yang memiliki pengalaman soal ini," ujarnya.
Ia mencontohkan, salah satu ketidakpastian dan ketidakjelasan kewenangan pemerintah pusat ialah terkait dengan penetapan siapa yang akan memimpin penanggulangan Covid-19. Bahkan sempat berpindah dari satu K/L ke lembaga lainnya, sehingga muncul adanya ego sektoral.
"Contohnya ketika penetapan siapa dan bagaimana bentuk (penanganan). Kita di komisi X itu di DPR sudah teriak-teriak akhir Januari dan awal Februari, tapi saat itu tidak ada reaksi dari pemerintah," ungkapnya.
Bukti lain yang tidak jelas dari pemerintah pusat ialah tidak atau belum diketahui siapa yang akan memimpin penanganan virus corona setelah kasus positif diumumkan ketika itu.
"Pertama ketika ada kebijakan yang belum jelas, siapa sebenarnya yang akan menjadi leading sektor dalam penanganan Covid-19 ini, padahal saat itu sudah 2 Maret. pertama di Kemenkes, lalu KSP, dan akhirnya ke gugus tugas. Efek ini sampai sekarang masih luar biasa saya lihat," tandasnya.
