Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mempertanyakan aksi tujuh fraksi DPRD DKI penolak usulan interpelasi yang menggelar diskusi di luar ruang-ruang formal rapat, yakni di tempat makan.
Ia menilai 32 orang yang hadir dalam rapat paripurna untuk membahas interpelasi terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merupakan diskusi yang sesuai dengan aturan.
"Sebetulnya di sinilah diskusinya, jangan diskusinya di restoran lagi, di restoran lagi," ucap Prasetyo di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (28/9/2021).
Politisi Partai PDI Perjuangan tersebut pun menilai aksi-aksi diskusi di luar ruang formal itu adalah parlemen jalanan. Ia menyayangkan pimpinan 7 fraksi yang tidak mengikuti aturan.
"Tapi saya juga bingung nih kenapa mereka memberi pelajaran sahabat saya M. Taufik itu memberikan masukan kepada junior-juniornya memakai parlemen jalanan," ungkapnya.
"Di sinilah tempatnya 'Ayo kita diskusi, ayo kita berdebat'. Jangan kita bermain di luar ada waktunya ada jadwalnya semua harus hadir kan semua terjadwal," tandas Prasetyo.
BACA JUGA: 2024 Pemilu Serentak, PKB: Wajib Usung Capres Sendiri!
Sekadar diketahui, 7 fraksi yang menolak interpelasi sebelumnya mengadakan konferensi pers di salah satu restoran di kawasan Menteng. Mereka menilai, rapat paripurna yang digelar bersifat ilegal karena melanggar tata tertib.
Prasetyo dianggap telah memasukkan penjadwalan sidang paripurna di Badan Musyawarah (Bamus) tidak terdapat dalam pembahasan dalam agenda yang telah ditetapkan.
