Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI), meminta pemerintah merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.
Ketua Umum ADKASI berharap perubahan akan mencantumkan tunjangan sidang bagi anggota DPRD, salah satunya uang makan saat mengikuti sidang.
"Ada 101 kabupaten yang sampai saat ini belum mengesahkan APBD, salah satu faktornya adalah (anggota) DPRD malas datang paripurna karena tidak ada tunjangannya," ungkap Lukman dalam Rakernas ADKASI seluruh Indonesia, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (14/3/2022).
Lukman menilai tunjangan sidang bagi anggota DPRD tidak akan merugikan negara, namun membuat para anggota DPRD semangat untuk mengikuti rapat.
“Kalau itu dilakukan, maka kuorum, selesai pola-pola. Masak mau rapat sidang paripurna tidak ada uang makan, minumnya, pak?" bebernya.
Baca juga: Enggak Kalah dari Yoga, Tari Jawa Dipercaya Punya Manfaat Bagi Kesehatan Tubuh
Dia juga meminta pemerintah merevisi Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional karena uang perjalanan dinas anggota DPRD disamakan dengan aparatur sipil negara (ASN).
"Setelah ini saya akan bertemu dengan Bapak Presiden Republik Indonesia, tolong kawan-kawan di daerah ini, tolong segera direvisi sebelum pembahasan APBD perubahan," beber Lukman.
Sementara itu, Ketua Dewan Pakar ADKASI Rieke Diah Pitaloka mengatakan organisasinya akan memperjuangkan terwujudnya data desa untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat seperti pangan.
"Hal yang penting terkait regulasi tentang data desa yang jelas untuk desa-desa di seluruh Indonesia yang menjadi basis data bagi pemerintahan kabupaten/kota di seluruh Indonesia," kata Rieke.
Pahami Kondisi Keuangan Negara
Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Akmal Malik meminta para Anggota DPRD memahami keadaan negara akibat pandemi Covid-19.
“Kita berharap teman-teman DPRD juga dapat memahami kondisi keuangan negara yang saat ini tengah mengalami kontraksi yang cukup besar, tetapi pemerintah pasti akan mencoba mencari solusi terhadap permasalahan tersebut,” ucap Akmal.
Dia memastikan pemerintah bakal mendengar aspirasi DPRD yang meminta tunjangan sidang, dan akan mencoba mencari solusi atas permasalahan itu.
“Tentunya aspirasi-aspirasi dari teman-teman DPRD akan kita bicarakan dengan pemangku-pemangku kebijakan terkait,” tutupnya.
