Sedikitnya 7 orang meninggal dunia dan 140 terluka saat ribuan orang turun ke jalan sebagai protes terhadap militer Sudan yang merebut kekuasaan dari pemerintahan sipil.
Dilansir Al Jazeera, ribuan orang terlihat bergabung dalam unjuk rasa menentang pengambilalihan militer di jalan-jalan ibu kota, Khartoum, dan kota kembarnya Omdurman setelah pasukan keamanan menangkap Perdana Menteri sementara Abdalla Hamdok dan pejabat senior lainnya pada Senin pagi (25/10/2021).
Pemimpin pengambilalihan, Jenderal Abdel Fattah al-Burhan, membubarkan Dewan Berdaulat militer-sipil yang telah dibentuk untuk membimbing negara menuju demokrasi setelah penggulingan pemimpin lama Omar al-Bashir dalam pemberontakan populer dua tahun lalu.
Al-Burhan, yang juga kepala dewan pemerintahan, menyatakan keadaan darurat di seluruh negeri. Dia mengatakan angkatan bersenjata diperlukan untuk memastikan keamanan.
Baca juga: Sejumlah Pemimpin Sipil Sudan Ditangkap Pasukan Militer
Dia juga berjanji akan mengadakan pemilihan pada Juli 2023 dan menyerahkannya kepada pemerintah sipil terpilih saat itu.
Melihat kondisi Sudan, pemerintah Amerika Serikat, Norwegia dan Inggris pada hari Senin mengungkapkan keprihatinan mendalam tentang situasi tersebut, mengutuk penangguhan lembaga-lembaga demokrasi dan menyerukan pembebasan mereka yang ditangkap.
Ribuan orang Sudan yang menentang pengambilalihan itu turun ke jalan, menghadapi tembakan di dekat markas militer di Khartoum. Sementara di Omdurman, pengunjuk rasa meneriakkan dukungan untuk pemerintahan sipil.
Seorang aktivis Sudan, Hala al-Karib mengatakan kepada Al Jazeera bahwa Sudan sedang memulai saat-saat yang sangat suram dalam sejarahnya.
Hala al-Karib juga meminta masyarakat internasional untuk menekan militer agar menghormati Konstitusi dan kesepakatan dengan dewan sipil.
“Militer telah mencemarkan kesepakatannya dengan pemerintah sipil dengan menahan perdana menteri dan beberapa menteri kabinet,” kata al-Karib.
