Jokowi Batalkan Vaksinasi Berbayar, DPR Ingin Vaksin Gotong Royong Perusahaan Jalan

- Sabtu, 17 Juli 2021 | 11:44 WIB
Vaksinasi kepada seorang karyawan bank di Sentra Vaksinasi Gotong Royong Perbanas(ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/PRAS.)
Vaksinasi kepada seorang karyawan bank di Sentra Vaksinasi Gotong Royong Perbanas(ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/PRAS.)

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Melki Laka Lena mengatakan pihaknya turut mengapresiasi keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang membatalkan opsi vaksin gotong royong individu berbayar melalui Kimia Farma.

"Kami mengapresiasi keputusan Presiden Jokowi untuk membatalkan keputusan terkait dengan vaksinasi gotong royong berbayar yang kemudian menimbulkan polemik di tengah masyarakat," kata Melki kepada wartawan, Sabtu (17/7/2021).

Meski demikian, Melki mengingatkan agar vaksinasi gotong royong yang dilakukan oleh perusahaan terhadap karyawannya tetap berjalan. Dengan demikian langkah ini diharapkan membantu percepatan vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah.

Baca Juga: Puan Maharani Sebut Vaksin Berbayar Bantu Masyarakat

"Ini bisa membantu percepatan proteksi bagi seluruh masyarakat khususnya karyawan perusahaan agar pencapaian herd immunity bisa mengalami percepatan," bebernya.

Politikus Partai Golkar ini juga mendorong agar pemerintah terus menggencarkan program vaksinasi gratis yang sudah berjalan dengan baik walaupun perlu ada yang diperbaiki.

Terpenting menurut Melki dalam situasi sekarang adalah koordinasi pemerintah pusat, pemerintah daerah hingga seluruh komponen masyarakat guna menghadapi pandemi Covid-19.

"Program vaksinasi perlu juga dikasih ruang atau regulasi yang tepat ya, di mana juga banyak pengusaha yang ingin terlibat selain membantu karyawan perusahaan sendiri, juga ingin membantu masyarakat sekitar perusahaan yang butuh vaksinasi segera," jelas Melki.

Diketahui sebelumnya Presiden Joko Widodo membatalkan opsi vaksin Gotong Royong berbayar bagi masyarakat, yang rencananya diselenggarakan oleh Kimia Farma.

"Setelah mendapatkan masukan dan juga respons dari masyarakat, Presiden telah memberikan arahan dengan tegas untuk vaksin berbayar yang rencananya disalurkan melalui Kimia Farma, semuanya dibatalkan dan dicabut," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Istana Negara Jakarta, Jumat (16/7/2021).
 

Artikel Menarik Lainnya:

Editor: Administrator

Tags

Rekomendasi

Terkini

X