Nadiem Makarim menanggapi polemik hilangnya pendiri NU dari kamus sejarah Indonesia. Nadiem menuturkan bahwa kamus sejarah tersebut disusun pada tahun 2017 sebelum ia menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud).
"Assalammualaikum, saya Mendikbud Nadiem Makarim. Terkait dengan kamus isu sejarah yang akan kita bahas. Kamus sejarah ini disusun pada tahun 2017 sebelum saya menjabat," kata Nadiem, Rabu (21/4/2021).
Dia kemudian mengajak masyarakat untuk menyikapi permasalahan tersebut dengan kepala dingin dan akal sehat agar menemukan solusinya. Meski kesalahan tersebut terjadi bukan di era dirinya menjabat, namun Nadiem sudah memerintahkan jajarannya untuk melakukan penyempurnaan.
"Begitu mendengar isu Kamus Sejarah yang disusun tahun 2017 sebelum saya menjabat, saya langsung menugaskan Dirjen Kebudayaan untuk menyempurnakan kamus yang sempat terhenti," kata Nadiem.
Nadiem kemudian menjelaskan bahwa Kemendikbud tidak pernah menerbitkan Kamus Sejarah tersebut secara resmi, apalagi menggunakannya sebagai rujukan pembelajaran di sekolah.
Kemendikbud, kata dia, memastikan komitmen penghormatan atas nilai-nilai sejarah dan perjuangan tokoh-tokoh bangsa termasuk K.H. Hasyim Asy'ari yang telah menorehkan sejarah panjang pendidikan dan kebudayaan, sekaligus tokoh NU yang menjadi salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia.
Sebelumnya, Kemendikbud menuai protes keras karena Kamus Sejarah Indonesia Jilid I dan II menghapus peran pendiri Nahdlatul Ulama (NU) KH Hasyim Asy'ari.
Padahal, KH Hasyim Asy'ari merupakan salah satu pahlawan nasional yang berperan besar tercapainya kemerdekaan Indonesia.
Tidak ada keterangan terhadap Hasyim Asy'ari di Kamus Jilid I. Sementara itu, di Jilid II malah tidak ada nama Soekarno dan Moh. Hatta di entry khusus.
Anehnya, nama-nama tokoh yang dianggap tidak berkontribusi besar, malah masuk dalam entry khusus dengan penjelasan panjang lebar.
Atas kesalahan ini, Kemendikbud menuai kecaman dan diminta menarik Kamus Sejarah Indonesia tersebut. Terdapat banyak kejanggalan dan disinformasi dalam kamus tersebut sehingga tidak layak dijadikan referensi.
Dirjen Kebudayaan Kemendikbud, Hilmar Farid akhirnya angkat bicara. Dia meminta maaf atas peristiwa ini dan mengatakan dokumen tersebut memang belum sempurna dan bukan dokumen resmi.
"Dokumen tidak resmi yang sengaja diedarkan di masyarakat oleh kalangan tertentu merupakan salinan lunak (softcopy) naskah yang masih perlu penyempurnaan. Naskah tersebut tidak pernah kami cetak dan edarkan kepada masyarakat," kata Hilmar, dikutip Rabu (21/4/2021).
