Presiden Joko Widodo telah memilih Kalimantan,khususnya Kalimatan Timur menjadi calon ibu kota Republik Indonesia. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memperkirakan butuh Rp865 miliar untuk dana awal pembangunan infrastruktur khusus di ibu kota baru.
Selain dana tersebut, pada 2020 Kementerian PUPR mengajukan Pagu Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun 2020 sebesar Rp 120,21 triliun pada DPR.
Dari dana tersebut, paling tidak ada berbagai proyek yang akan dilakukan di seluruh provinsi Kalimantan diantaranya melanjutkan pembangunan jalan perbatasan Kalimantan, pelebaran jalan di Jalan Batas Kota Sanggau – Sekadau (Kalimantan Barat) dan pemeliharaan Lintas Selatan Kalimantan serta pembangunan jembatan di Perbatasan Kalimantan.
Anggaran yang diterima PUPR pada 2020 untuk seluruh Indonesia, difokuskan pada pembangunan infrastruktur sumber daya air sebesar Rp43,97 triliun, konektivitas Rp42,95 triliun, permukiman Rp22 triliun, perumahan Rp8,48 triliun.
Selain itu, anggaran akan digunakan untuk pembinaan konstruksi Rp725 miliar, Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) sebesar Rp525,18 miliar, Penelitian dan Pengembangan sebesar Rp452 miliar dan pengembangan infrastruktur wilayah, pengawasan dan dukungan manajemen sebesar Rp 831,19 miliar.
