Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan menyiapkan pembangunan fasilitas observasi atau karantina untuk pengendalian infeksi penyakit menular, utamanya virus corona (Covid-19) di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.
Fasilitas tersebut dibangun di lokasi bekas penampungan kamp pengungsi Vietnam yang difungsikan sejak tahun 1979 hingga 1996 di Pulau Galang. Lokasi itu saat ini dijadikan kawasan wisata sejarah.
"Tidak hanya bangunan untuk observasi dan karantina saja, tetapi juga pendukungnya, seperti rumah dokter dan perawat, dapur umum, gudang, laundry, dan lain-lain. Sekarang sudah mulai land clearing, pasokan listrik dari PLN juga akan segera kita sambungkan," kata Basuki, dikutip dari keterangan tertulisnya, Senin (9/3/2020).
Basuki mengungkapkan, pada tahap awal akan dibangun dua bangunan bertingkat dua. Terdiri dari fasilitas observasi, penampungan, dan karantina atau isolasi.
Untuk ruang observasi dengan kapasitas 230 tempat tidur, di mana satu kamarnya memiliki kapasitas rawat delapan sampai sepuluh pasien. Sementara untuk ruang isolasi terdiri dari 30 tempat tidur Intensive Care Unit (ICU) dan 20 tempat tidur Non ICU dengan peralatan sesuai standar yang berlaku.
Selain itu di sekitar fasilitas utama juga akan dilengkapi sarana olahraga, ruang terbuka hijau serta sarana pengolahan sampah padat dengan insinerator khusus, serta Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Untuk insinerator limbah padat, kita akan bekerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
"Bekas Rumah Sakit yang ada di sini masih bisa kita manfaatkan. Saya lihat strukturnya masih bagus, dinding dengan double cover asbes masih kuat, tinggal plafon dan kayu kusen yang lapuk kita akan ganti. Intinya masih bisa dipakai untuk pendukung seperti ruang administrasi, dokter, tenaga medis, dapur, dan laundry," ungkapnya.
Basuki mengungkapkan, pembangunan seluruh sarana dan prasarana kesehatan tersebut dilakukan melalui Kerjasama Operasi (KSO) antara PT. Wijaya Karya (Persero) dan PT. Waskita dengan Konsultan Manajemen Konstruksi PT. Virama Karya.
Sementara itu, Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR, Endra S Atmawidjaya saat dikonfirmasi Indozone mengatakan, pembangunan fasilitas observasi dan karantina tersebut akan dibangun dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, yakni antara dua sampai tiga minggu saja.
"Target yang diberikan Pak Presiden adalah dua sampai tiga minggu harus selesai dan siap untuk dimanfaatkan. Berarti akhir Maret target selesai," kata Endra.
