Kementerian Dalam Negeri bakal mengevaluasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung. Ini diungkapkan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dalam rapat bersama Komite I DPD RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (18/11).
Kendati demikian, mantan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) ini enggan menanggapi wacana Pilkada langsung diubah menjadi Pilkada tidak langsung, dimana pemilihan kepala daerah dilakukan melalui DPRD provinsi dan kabupaten/kota.
"Saya tidak menjelaskan, ingin menyampaikan bahwa kembali ke DPRD atau ke langsung, tidak. Yang saya katakan adalah, kita perlu melakukan evaluasi, karena ada dampak positifnya, dampak negatif juga ada," kata Tito Karnavian.
Lebih lanjut pria yang pernah menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) ini menerangkan, Pilkada langsung memang tidak memberikan dampak yang rata, lantaran ada daerah yang memang menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Namun, ada juga daerah yang gagal dengan menghasilkan pemimpin yang justru korupsi.
"Nah ini mungkin sekali lagi, jawabannya adalah evaluasi dan kajian akademik. Saya sudah memulainya, saya minta kepada Balitbang Kemendagri, itu anggaran pakai semuanya untuk membuat evaluasi dengan lembaga yang reputasinya bagus dan dikenal objektif," jelasanya.
Kemendagri, sambungnya, telah memerintahkan kepada Biro Pusat Statistik Kemendagri untuk membuat indeks democratic maturity atau kedewasaan demokrasi di setiap daerah.
"Dari indeks tersebut, nantinya dapat dilihat daerah mana yang siap menerima Pilkada langsung dan daerah mana yang tidak siap menerima Pilkada langsung. Jangan kita kemudian memberikan single bullet, jadi memberikan satu tombak saja, yaitu digenalisir Pilkada langsung semua. Dampaknya ternyata kita lihat setelah 15 tahun, ada dampak-dampak negatif," tutup Tito.
Artikel Menarik Lainnya:
- Begini Cara Mendagri Mengatasi Masalah Desa Fiktif
- TNI Kirim 850 Prajurit Batalyon Gerak Cepat ke Kongo
- 2 BUMN yang Kemungkinan Jadi Pelabuhan Mantan Pimpinan KPK
