Menteri Sosial, Juliari P. Batubara, mengatakan pemerintah bakal menyalurkan bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi setiap bulan, dari yang sebelumnya empat kali dalam setahun.
"Mulai pertengahan April ini, peluarga penerima manfaat (KPM) sudah bisa mencairkan bansos PKH setiap bulan hingga Desember 2020. Sebelumnya, bansos PKH diberikan tiap tiga bulan sekali, yaitu di bulan Januari, April, Juli, dan Oktober," kata Juliari ketika dikonfirmasi Indozone, Rabu (8/4/2020).
Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, pemerintah menyiapkan jaring pengaman sosial untuk keluarga prasejahtera Indonesia, agar dapat menjaga daya beli dalam memenuhi kebutuhan pokok di tengah pandemi virus corona. Melalui PKH, pemerintah memberikan perlindungan sekaligus di bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.
Mensos merinci, bansos KPM PKH di periode ini telah disesuaikan untuk setiap komponennya, antara lain ibu hamil dan anak usia 0-6 tahun adalah Rp250.000 per bulan, anak SD Rp75.000, SMP Rp125.000, SMA Rp166.000, dan penyandang disabilitas berat serta lanjut usia 70 tahun ke atas sebesar Rp200.000.
Pemerintah juga menaikkan jumlah KPM menjadi 10 juta dari sebelumnya 9,2 juta. Penambahan ini merujuk pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola Pusat Data dan Informasi Kemensos (Pusdatin), dan bersumber dari data yang dimutakhirkan setiap pemerintah daerah (pemda) di Indonesia.
"Jadi, bansos dapat disalurkan lebih tepat sasaran karena yang mengetahui kondisi warganya adalah masing-masing pemda," ungkapnya.
Kemensos, sambungnya, telah menyusun pedoman penyaluran bansos dan pedoman pengambilan bansos di ATM dan agen bank.
“Kami berkoordinasi dengan pemda, Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), dan sumber daya manusia (SDM) Pendamping PKH, agar KPM bisa mencairkan bansos setiap bulan dengan jaga jarak dan jaga sehat, untuk mencegah penyebaran Covid-19," katanya.
