Arab Saudi dikabarkan tengah mengembangkan rudal balistik setelah melakukan transfer teknologi dari negara China. Hal tersebut ditanggapi oleh pihak intelijen Amerika Serikat.

Jeff Stacey, konsultan keamanan nasional Kementerian Luar Negeri di era Presiden Barack Obama mengatakan bahwa laporan intelijen itu mengejutkan sekaligus mengkhawatirkan. Apalagi, kabar itu muncul di tengah kerenggangan antara Kongres dengan Gedung Putih terkait relasi dengan Saudi.

Menurut Stacey, itu justru menimbulkan pertanyaan, apakah pemerintahan AS saat ini hanya sekadar tahu saja, atau juga ikut berkolusi terkait pembelian teknologi itu. 

"Pertanyaannya adalah apakah mereka ikut serta dalam hal ini? Berapa banyak informasi yang sebenarnya sudah diberikan Saudi? Berapa lama sebelum mereka memutuskan melakukannya?," kata Stacey.

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri China menuturkan bahwa mereka dan negara Saudi sebagai mitra strategis komprehensif dan bekerja sama di segala bidang, terutama senjata.

"Kerja sama itu bukanlah sebuah pelanggaran hukum internasional. Hal itu juga tidak melibatkan proliferali senjata pemusnah massal," kata pihak Kemenlu China dalam keterangan resminya.

Meski demikian, pejabat Kemenlu AS menyatakan bahwa Washington tetap pada pendirian mereka bahwa negara Timur Tengah harus lepas dari sistem pengiriman senjata pemusnah massal. Sebab, dalam Aturan Pembatasan Teknologi Rudal Rezim 1987 yang disepakati oleh 35 negara, Arab Saudi telah dilarang membeli rudal dari AS maupun negara lain, termasuk negara China.