Militer Myanmar yang membatasi pertemuan publik setelah tiga hari demonstrasi besar-besaran berlangsung untuk menentang kudeta militer awal Februari lalu. Hal ini membuat pihak Amerika Serikat turut prihatin akan kebebasan bersuara rakyat Myanmar, seperti yang dikatakan juru bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price, Senin (8/2/2021).
"Kami mendukung rakyat Myanmar, mendukung hak mereka untuk berkumpul secara damai, termasuk memprotes secara damai untuk mendukung pemerintah yang dipilih secara demokratis," kata Price dalam jumpa pers seperti yang dikutip dari Antara.
Krisis di Myanmar, negara yang juga dikenal sebagai Burma, menandai ujian besar pertama dari janji Biden untuk memprioritaskan hak asasi manusia dalam kebijakan luar negeri AS dan lebih banyak berkolaborasi dengan sekutu dalam tantangan internasional.
Amerika Serikat, yang sedang merancang pembatasan beberapa bantuan bagi Myanmar pascakudeta militer dan mengancam akan menjatuhkan sanksi baru, "bergerak cepat" untuk membentuk tanggapan terhadap pengambilalihan tersebut, kata Price.
Baca Juga: Karena Tak Beroperasi, Kapal Pesiar di Swiss Dijadikan Pusat Vaksin
Para pejabat AS telah mendorong tetangga Myanmar, China, secara publik dan pribadi untuk bergabung dengan kecaman global atas "tindakan anti demokrasi" militer Myanmar, katanya.
Amerika Serikat prihatin dengan perintah militer Myanmar yang membatasi pertemuan publik setelah tiga hari demonstrasi besar-besaran berlangsung untuk menentang kudeta militer 1 Februari, juru bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price mengatakan, Senin (8/2).
"Kami mendukung rakyat Myanmar, mendukung hak mereka untuk berkumpul secara damai, termasuk memprotes secara damai untuk mendukung pemerintah yang dipilih secara demokratis," kata Price dalam jumpa pers.
Krisis di Myanmar, negara yang juga dikenal sebagai Burma, menandai ujian besar pertama dari janji Biden untuk memprioritaskan hak asasi manusia dalam kebijakan luar negeri AS dan lebih banyak berkolaborasi dengan sekutu dalam tantangan internasional.
