KPK Sita Uang Rp4 Miliar dan 8 Sepeda dari Rumah Dinas Edhy Prabowo

- Kamis, 3 Desember 2020 | 13:54 WIB
KPK geledah rumah dinas Menteri Kelautan dan Perikanan Nonaktif Edhy Prabowo di Widya Chandra, Jakarta. (ANTARA/Hafidz Mubarak A)
KPK geledah rumah dinas Menteri Kelautan dan Perikanan Nonaktif Edhy Prabowo di Widya Chandra, Jakarta. (ANTARA/Hafidz Mubarak A)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang sekitar Rp4 miliar dari penggeledahan rumah dinas Menteri Kelautan dan Perikanan nonaktif Edhy Prabowo (EP) di Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, Rabu (2/12/2020).

"Ditemukan sejumlah uang dalam bentuk rupiah dan mata uang asing dengan total senilai sekitar Rp4 miliar," ucap Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dikutip Antara, Kamis (3/12/2020).

Ali Fikri menjelaskan, penggeledahan rumah dinas Edhy Prabowo dilakukan dalam penyidikan kasus suap terkait perizinan tambak, usaha, dan/atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020.

Baca Juga: Lemhanas: Benny Wenda Tidak Punya Wewenang Deklarasikan Kemerdekaan Papua Barat

Selain itu, KPK juga menemukan dan mengamankan sejumlah dokumen, barang bukti elektronik, dan delapan unit sepeda yang pembeliannya diduga berasal dari penerimaan uang suap kasus tersebut.

"Tim penyidik akan menganalisa seluruh barang dan dokumen serta uang yang ditemukan dalam proses penggeledahan tersebut untuk selanjutnya segera dilakukan penyitaan untuk menjadi barang bukti dalam perkara ini," papar Ali.

Sebelumnya, KPK berturut-turut sejak Jumat 27 November sampai Selasa 1 Desember 2020 juga telah menggeledah di beberapa lokasi. KPK mengamankan sejumlah dokumen, uang tunai, dan bukti elektronik dari penggeledahan di beberapa ruangan di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta Pusat, pada Jumat 27 November sampai Sabtu 28 November dini hari.

-
KPK geledah rumah dinas Menteri Kelautan dan Perikanan Nonaktif Edhy Prabowo di Widya Chandra, Jakarta. (ANTARA/Hafidz Mubarak A)

Selanjutnya pada Senin 30 November 2020, KPK juga telah menggeledah di salah satu kantor milik PT Aero Citra Kargo (ACK), Jakarta Barat dan mengamankan dokumen ekspor benih lobster serta bukti elektronik.

Kemudian pada Selasa 1 Desember 2020 menggeledah tiga lokasi di wilayah Bekasi, Jawa Barat, yakni kediaman tersangka Direktur PT Dua Putra Perkasa (DPP) Suharjito (SJT) serta kantor dan gudang PT DPP. 

Dari penggeledahan di tiga lokasi itu diamankan dokumen terkait ekspor benih lobster, transaksi keuangan, dan bukti elektronik.

Selain Edhy, enam orang yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka terkait penetapan izin ekspor benih lobster, yaitu Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan sekaligus Wakil Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas (Due Diligence) Safri (SAF), Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan sekaligus Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas (Due Diligence) Andreau Pribadi Misata (APM), swasta/Sekretaris Pribadi Menteri Kelautan dan Perikanan Amiril Mukminin (AM).

Selanjutnya, pengurus PT ACK Siswadi (SWD), staf istri Menteri Kelautan dan Perikanan Ainul Faqih (AF), dan Direktur PT DPP Suharjito (SJT).

Artikel Menarik Lainnya:

Halaman:

Editor: Administrator

Tags

Rekomendasi

Terkini

X