Sejumlah anggota fraksi partai DPRD DKI meninggalkan ruangan rapat paripurna atau walk out ketika Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyampaikan pandangannya terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi kemarin Siang (14/12/2020).
Mengenai hal tersebut, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik menyebutkan bahwa aksi walk out itu merupakan salah satu bentuk protes dan koreksi anggota dewan kepada fraksi PSI yang dinilai tidak memahami aturan.
“Koreksi terhadap PSI, PSI enggak paham juga fraksi itu apa. Dalam ketentuan UU, fraksi adalah kepanjangan tangan partai,” ucap Taufik, Selasa (15/12/2020).
“Karena suara fraksi, suara yang dikeluarkan fraksi di lingkungan dewan, itu seharusnya menjadi suara partai. Kan ini beda,” tambahnya.
Baca Juga: Heboh! Viral Diduga Dinosaurus Centrosaurus Diturunkan dari Truk, Netizen: Drama Doang
Pasalnya, menurut Taufik, aksi walk out tersebut didasari oleh berbagai macam sikap PSI, salah satunya yang terbaru adalah polemik Rencana Kerja Tahunan (RKT).
Diketahui sebelumnya, DPW PSI menolak keras dengan adanya rencana kenaikan anggaran kegiatan untuk anggota dewan DPRD DKI. Namun, dalam rapat-rapat pembahasan, fraksi PSI telah menyetujuinya.
“Kita enggak mau bahwa ketika di dalam dia sepakat, tiba-tiba besoknya bunyinya lain. UU kan bilang fraksi kepanjangan partai, jadi suara fraksi itu suara partai,” tandas Taufik.
