Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin menyatakan bahwa pengadaan Program Kartu Prakerja akan dilanjutkan sampai tahun 2020. Ini merupakan salah satu cara pemerintah dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) agar mampu bersaing secara gblobal pasca-pandemi Covid-19.
"Insya Allah di 2022 pun program ini bisa kami anggarkan, karena tenaga kerja kita setiap tahun bertambah dan tuntutan pekerjaan pascapandemi itu menuntut SDM lebih baik lagi, lebih memiliki keterampilan," kata Wapres Ma’ruf Amin dalam sebuah dialog ekonomi secara daring yang dikutip di Jakarta, Jumat.
Untuk diketahui, Kartu Prakerja merupakan salah satu bentuk bantuan pemerintahan Jokowi kepada masyarakat agar dapat bertransformasi dengan berbagai perubahan di dunia pekerjaan, katanya.
"Karena mereka tidak mungkin atau belum tentu bisa melakukan transformasi sendiri, maka pemerintah membantu dengan melakukan terus program pelatihan, training melalui Kartu Prakerja ini," tambah Wapres Ma'ruf Amin.
Wapres menjelaskan pemerintah terus memperbaiki sistem kerja Program Kartu Prakerja, yang sempat dihentikan atas rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Di 2020, itu dianggarkan Rp20 triliun untuk 5,48 juta (orang), kemudian di 2021 semula dianggarkan cuma Rp10 triliun, tetapi kemudian ditingkatkan menjadi Rp20 triliun. Itu memang pernah dihentikan atas rekomendasi KPK, tetapi kemudian dilakukan perbaikan-perbaikan," ujar Wapres Ma'ruf Amin.
