Asisten Deputi Permodalan Kementerian Koperasi dan UKM, Fixy, mengungkapkan bahwa pemerintah punya alasan kenapa perlu memperhatikan dan membantu pelaku UMKM, terutama di tengah pandemi virus corona (Covid-19) saat ini.
"Karena data menunjukkan bahwa sebagian besar warga negara kita, pelaku ekonomi itu ada di sektor UMKM lapangan kerja itu 97% berada di sektor UMKM, jadi memang fokus perhatian harus ada di sektor yang menyerap paling banyak tenaga kerjanya," kata Fixy dalam diskusi virtual di Jakarta, Rabu (1/7/2020).
Fixy menuturkan, memang sejauh ini jika ditinjau dari sisi kontribusi PDB pada sektor usaha ini masih terbilang kecil jika dibandingkan lini bisnis atau ekonomi lain yang ada di Indonesia. Kontribusi PDB masih 60% untuk sektor UMKM.
"Tapi ini bisa ditingkatkan oleh kerja sama kita bersama," ujarnya.
Dia menyampaikan, pemerintah terus mendorong perekonomian bisa meningkatkan ditengah adanya Covid-19, agar perekonomian tidak tumbuh menjadi minus pada 2020. Bahkan, banyak lembaga internasional seperti ADB, IMF atau bank dunia yang memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia turun tahun depan.
Karena itu pemerintah juga merespons dampak yang ditimbulkan pandemi ini dengan membuat program pemulihan ekonomi nasional yang dikerjakan tiap kementerian lembaga (K/L), termasuk Kementerian Koperasi dan UKM.
"Bahwa pemerintah itu sudah concern, pertama-tama sekali dianggarkan itu sekitar Rp318 triliun," imbuhnya.
Ia melanjutkan, seiring perjalan waktu dan perkembangan dampak dari Covid-19, pihaknya kembali merevisi besar anggaran yang akan diperuntukkan membantu UMKM. Pasalnya, di lapangan ditemukan banyak fakta bahwa pelaku UMKM terpaksa melakukan efisiensi semisal PHK dan lainnya.
Fixy pun menuturkan keberadaan UMKM memiliki peranan besar dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia, walaupun saat ini di sisi kontribusi langsung terhadap PDB masih terbilang kecil.
