Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Fraksi PAN, Zita Anjani, mengungkapkan bahwa proses belajar mengajar yang dilakukan berbasis dalam jaringan (daring) atau online di tengah pandemi virus corona (Covid-19) telah menimbulkan diskriminasi bagi peserta didik. Pasalnya, tidak semua peserta didik punya sarana pendukung untuk proses tersebut.
"Justru yang terjadi sekarang adalah diskriminasi. Bagaimana tidak, yang bisa belajar yang mampu punya kuota dan gadget," kata Zita di Jakarta, Kamis (2/7/2020).
Menurut Zita, bagi peserta didik yang punya infrastruktur mumpuni yang tidak masalah jika sekolah dilakukan daring, namun berbanding terbalik dengan yang tidak mampu atau punya keterbatasan mengakses ini, akhirnya tidak bisa sekolah atau belajar. Inilah fakta yang terjadi dan dirasakan peserta didik selama pandemi Covid-19 ini.
"Ini realita. Dan Mas Menteri (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim) harus melek terhadap fakta di lapangan. Banyak sekali, anak Indonesia yang tidak bersekolah karena diskriminasi pendidikan di era Mas Menteri," ungkapnya.
Dia menjelaskan, tagar atau hashtag yang digaungkan Mendikbud, Nadiem Makarim yakni #MerdekaBelajar tidak menggambarkan kondisi sebenarnya dan bisa terwujud dengan merata. Karena itu, Nadiem harus memperhatikan segala aspek soal belajar mengajar saat wabah Covid-19 melanda Indonesia, khususnya Jakarta.
"Mas Menteri mengusung tema #MerdekaBelajar. Jadi sekarang semua merdeka belajar boleh enggak juga tidak apa-apa. Yang mampu syukur bisa online dan miskin merana dan tidak bersekolah," terangnya.
"Harusnya pemerintah dalam hal ini hadir. Kesehatan, pendidikan dan sosial itu wajib dijamin oleh negara. Sila kelima dalam Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pendidikan itu tugas negara menjadi terselenggaranya sistem pendidikan yang bermutu dan merata," lanjutnya.
