The Most Engaging Media For Millennials and GEN Z

Aturan Segera Direvisi, Total Dana Penanganan Covid-19 Jadi Rp677,20 Triliun
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (Instagram/smindrawati)
News

Aturan Segera Direvisi, Total Dana Penanganan Covid-19 Jadi Rp677,20 Triliun

Untuk tangani krisis.

Rabu, 03 Juni 2020 15:48 WIB 03 Juni 2020, 15:48 WIB

INDOZONE.ID - Pemerintah segera merevisi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2020, terkait dengan dana penanganan Covid-19 di Indonesia.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, usai rapat terbatas hari ini mengatakan, di dalam revisi Perpres tersebut, nantinya akan tercantum bahwa total dana penanganan Covid-19 di Indonesia jumlahnya mencapai Rp677,20 triliun. Total anggaran itu digunakan untuk menangani krisis kesehatan, bantuan sosial, stabilitas ekonomi, serta pemulihan akibat pandemi Covid-19.

"Nanti semuanya akan tertuang dalam revisi Perpres ini," kata Sri Mulyani, Rabu (3/6/2020).

Tak hanya Perpres 54 saja, Sri Mulyani juga mengungkap bahwa pemerintah juga akan merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pemulihan ekonomi nasional.

"Di dalam revisinya nanti ditetapkan ada empat modal dan belanja negara. PMN (Penyertaan Modal Negara), penempatan dana di perbankan, investasi pemerintah yang diberikan jaminan sampai belanja negara untuk menjaga ekonomi nasional yang terkena Covid-19. Setidaknya ada empat poin revisi dari Perpres 54 dan PP 23," jelasnya.

Sri Mulyani merinci, revisi yang dilakukan meliputi, pertama, biaya penanganan Covid-19 akan tertuang dalam revisi Perpres adalah di-identifikasi sebesar Rp677,20 triliun. Nilai tersebut terdiri dari bidang kesehatan, sebesar Rp87,55 triliun termasuk di dalamnya belanja penanganan Covid-19, tenaga medis, santunan kematian, bantuan iuran untuk jaminan kesehatan, biaya gugus tugas, dan insentif perpajakan di bidang kesehatan.

Kedua, perlindungan sosial menyangkut program PKH, sembako, Bansos Jabodetabek, Bansos Non-Jabdetabek, Kartu Pra Kerja, di-diskon listrik diperpanjang jadi 6 bulan dan logistik sembako, BLT dan desa mencakup Rp203,9 triliun.

Ketiga, dukungan kepada UMKM dalam bentuk subsidi bunga, penempatan dana restrukturisasi dan mendukung modal kerja UMKM yang pinjaman sampai Rp10 miliar. Serta belanja untuk penjaminan kredit modal kerja darurat yang diberikan kepada UMKM di bawah Rp 10 miliar. Pinjamannya dukung APBN mencakup Rp123,46 triliun.

Keempat, untuk insentif dunia usaha agar mereka bertahan dengan relaksasi di bidang perpajakan dan stimulus lainnya Rp126,1 triliun. Kemudian bidang pembiayaan dan korporasi termasuk di dalamnya PMN, penalangan modal kredit kerja darurat non-UMKM padat karya serta belanja termasuk penjaminan untuk BUMN dengan dana talangan sebesar Rp44,57 triliun.

"Ini yang disampaikan dalam sidang kabinet dan tentu tekanan berat di tahun 2020 akan berakibat pada postur tahun 2021 dan selanjutnya. Nanti kami sebentar lagi sedang siapkan RAPBN 2021 yang kami harapkan akan konsisten dalam tema menjaga dampak Covid-19 dari sisi kesehatan, dari sisi masyarakat sosial, terutama masyarakat miskin, dan dari sisi ekonomi, serta terus menerus mendukung pemulihan ekonomi. Sehingga masyarakat mendapat dampak positif dari program pemerintah," pungkasnya.


Artikel Menarik Lainnya:

TAG
Susi Fatimah
Utami Evi Riyani
Sigit Nugroho

ARTIKEL LAINNYA

LOAD MORE

You have reached the end of the list. Want More? #KAMUHARUSTAU

JOIN US
JOIN US