Menkopolhukam Mahfud MD berencana akan mengaktifkan Polisi Siber untuk membasmi hoaks atau berita bohong yang banyak bertebaran di media sosial belakangan ini. Hal tersebut disampaikan Mahfud dalam diskusi virtual bertajuk Masalah Strategis Kebangsaan dan Solusinya, Minggu (27/12/2020).
Dalam diskusi tersebut, Mahfud mengatakan bahwa posisi pemerintahan Jokowi saat ini serba salah.
"Ada sekelompok orang, yang apapun yang dilakukan oleh pemerintah, entah benar entah salah, pasti dihantam saja, gak ada benarnya. Itu ada yang begitu," kata Mahfud.
"Yang dulu-dulu yang begini nih ada, tetapi tidak terlalu kuat. Sekarang kan didukung oleh medsos yang begitu masif," lanjutnya.
Karena itu, Mahfud pun berniat mengaktifkan kembali Polisi Siber demi meminimalisir penyebar hoaks yang memiliki tujuan membuat gaduh.
"Karena banyak misalnya orang seenaknya sekarang memotong berita, membuat judul yang substansinya salah total," kata Mahfud.
Dalam kesempatan itu, Mahfud pun menceritakan tentang pernyataannya yang sempat diputarbalikkan. Contohnya adalah pernyataannya soal hukuman mati untuk koruptor.
"Misalnya saya kemarin mengatakan begini, 'untuk hukuman kepada koruptor yang dilakukan oleh Menteri, KPK mengatakan tidak akan menggunakan ancaman hukuman mati karena alasannya dia bukan merugikan keuangan negara, tetapi menerima suap dari orang lain sehingga yang digunakan Pasal 12 a, kalau suap itu bukan hukuman mati'. Itu kata KPK," kata Mahfud.
"Lalu saya nyambung, 'tapi kalau saya berpendapat bisa dengan hukuman mati dan saya menyarankan agar menteri-menterinya korupsi begitu diancam dengan hukuman mati, dituntut dengan hukuman mati'. Tetapi yang berita yang ditulis itu yang pernyataan KPK. 'Menurut Mahfud MD, koruptor para menteri yang korupsi tidak bisa dihukum mati karena dia tidak merugikan keuangan negara melainkan menerima suap'" lanjutnya.
Padahal, Mahfud saat itu mengutip pernyataan dari KPK. Namun, pernyataannya tersebut justru diarahkan menjadi negatif seolah-olah ia tidak mendukung para koruptor agar dihukum mati.
"Itukan saya ngutip dari KPK lalu itu dikatakan dari saya tersebar kemana-mana, saya sih tidak rugi saya hanya ingin mengatakan betapa sekarang inj hoaks sengaja dibuat begitu rupa, kutipan-kutipan yang sudah 4 tahun lalu dikeluarkan lagi diberi tanggal hari ini dan itu membuat gaduh," jelas Mahfud.
Oleh karena itu, Mahfud pun berencana mengaktifkan polisi siber. Menurutnya, dengan adanya Polisi Siber, segala bentuk ancaman kejahatan atau hoaks bisa terdeteksi.
"Kalau ada orang misalnya mengancam-ngancam akan memotong leher polisi akan memotong leher presiden dan macem-macem itu, yang begitu -gitu itu nah kalau kita tidak aktifkan polisi siber itu ya akan susah juga kita akan terlalu liberal dan akan masuk kerusakan-kerusakan yang tidak bisa dibayangkan. Jadi saya katakan kita aktifkan polisi siber bukan membentuk, aktifkan. Karena polisi siber kita gampang kok," ujar Mahfud.
