The Most Engaging Media For Millennials and GEN Z

Siswi Non-Muslim di Padang Dipaksa Pakai Jilbab, Mahfud MD Kenang Peristiwa Akhir 1970-an
Mahfud MD (Foto: Instagram/@mohmahfudmd)
News

Siswi Non-Muslim di Padang Dipaksa Pakai Jilbab, Mahfud MD Kenang Peristiwa Akhir 1970-an

Dulu anak sekolah dilarang pakai jilbab.

Minggu, 24 Januari 2021 13:24 WIB 24 Januari 2021, 13:24 WIB

INDOZONE.ID - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD akan bicara mengenai isu siswi non-muslim yang dipaksa menggunakan jilbab di SMK Negeri 2 Padang, Sumatera Barat (Sumbar).

Mahfud memberikan tanggapannya soal isu tersebut melalui akun twitternya pribadinya yaitu @mohmahfudmd. Dalam cuitannya, Mahfud membeberkan sedikit cerita beberapa tahun lalu sempat ada aturan yang melarang siswi mengenakan jilbab.

"Akhir 1970-an s-d 1980-an anak-anak sekolah dilarang pakai jilbab. Kita protes keras aturan tersebut ke Depdikbud," kata Mahfud sebagaimana dilihat Indozone, Minggu (24/1/2021).

Mahfud pun tidak ingin hal itu kembali terulang namun dengan konsep yang terbalik. Sehingga dia mengharapkan jangan sampai hal-hal yang berkaitan dengan atribut keagamaan dipaksakan kepada murid-murid di sekolah.

"Setelah sekarang memakai jilbab dan busana muslim dibolehkan dan menjadi mode, tentu kita tak boleh membalik situasi dengan mewajibkan anak nonmuslim memakai jilbab di sekolah," tegas dia.

BACA JUGA: Paksa Siswi Non Muslim Pakai Jilbab, KPAI: Kepala SMKN 2 Padang Harus Disanksi

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini berujar, dimasa akhir tahun 1980 di Indonesia ini sangat terasa adanya diskriminasi kepada pemeluk Agama Islam. Namun, berkat perjuangan yang kuat dari NU Muhammadiyah dan lainnya, terutama melalui pendidikan, demokratisasi menguat.

Kemudian di awal tahun 1990-an, lanjut Mahfud, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) berdiri.

"Masjid dan majelis taklim tumbuh tak hanya di perkampungan, tetapi di berbagai kantor pemerintah hingga kampus-kampus," tuturnya.

Selain itu dia mengutarakan sekitar di awal tahun 1950-an, pemerintah melalui Menteri Agama Wahid Hasyim (NU) dan Mendikjar Bahder Johan (Masyumi) membuat kebijakan sekolah umum dan sekolah agama mempunyai civil effect yang sama.

"Hasilnya, sejak 1990-an kaum santri terdidik bergelombang masuk ke posisi-posisi penting di dunia politik dan pemerintahan," imbuh dia.

Karena itu, kata Mahfud, adanya kebijakan penyetaraan pendidikan agama dan pendidikan umum oleh dua menteri itu sekarang ini menunjukkan hasilnya.

"Pejabat-pejabat tinggi di kantor-kantor pemerintah, termasuk di TNI dan POLRI, banyak diisi oleh kaum santri. Mainstream keislaman mereka adl wasarhiyah Islam" moderat dan inklusif," tandas Mahfud.

Artikel Menarik Lainnya:

TAG
Edi Hidayat
Harits Tryan Akhmad

ARTIKEL LAINNYA

LOAD MORE

You have reached the end of the list. Want More? #KAMUHARUSTAU

JOIN US
JOIN US