Anggota DPR RI dari Fraksi PKB Luqman Hakim menyatakan sejak awal proyek pengadaan gorden rumah dinas seharga Rp43,5 miliar agar dapat dievaluasi hinga dicek. Meskipun diakuinya kondisi gorden rumah dinas memang tidak layak digunakan.
Luqman menyarankan agar BURT DPR dan Sekretariat Jenderal DPR melakukan evaluasi, serta mengecek ulang terhadap seluruh rumah dinas DPR terkait pengadaan gorden. Karena pastinya banyak anggota yang sudah mengganti gordennya sendiri, seperti dilakukan olehnya.
"Contoh, rumah dinas yang saya gunakan, tidak perlu diganti gordennya karena sudah saya ganti sendiri dengan biaya saya sendiri pada tahun 2020 yang lalu. Hanya satu kamar di rumah dinas saya yang belum saya ganti," ungkap Luqman kepada wartawan, Rabu (11/5/2022).
Luqman bercerita jika ongkos gorden yang digantinya untuk rumah dinas anggota DPR lebih murah daripada yang dianggarkan oleh Kesekjenan DPR. Di mana Kesekjenan DPR menggarkan setiap rumah dinas gordenya sebesar Rp80 juta.
Baca Juga: Erick Thohir Dukung Timnas Basket 3x3 Indonesia Raih Prestasi di SEA Games
"Sekedar informasi, dari seluruh penggantian gorden di rumah dinas saya (minus 1 kamar) total biaya yang saya keluarkan hanya sekitar Rp30 juta. Jauh di bawah harga yang direncanakan pihak kesekjenan DPR saat ini," jelas Luqman.
Terkait kontroversi proses lelang dan penentuan perusahaan pemenang, Anggota Komisi IX DPR RI ini pun menyarakankan agar pihak kesekjenan DPR membuka secara gamblang dan detail spesifikasi gorden yang akan diadakan.
Sehingga, masyarakat dapat menerima secara rasional besarnya anggaran yang ditawarkan perusahaan pemenang tender. Menurutnya, sangat wajar jika masyarakat bertanya-tanya gorden seperti apa yang akan dibeli dengan harga di atas Rp. 80 juta rupiah untuk setiap rumah dinas DPR.
"Selama pihak Kesekjenan DPR tidak dapat memberi penjelasan detail spesifikasi gorden yang akan diadakan, saya minta proyek pengadaan gorden rumah dinas DPR tahun ini dibatalkan, meskipun sudah ada perusahaan yang ditetapkan sebagai pemenang tender," jelas Luqman.
Dia berkata tanpa penjelasan yang masuk akan dari Kesekjenan DPR ihwal gorden di rumah dinas ini maka masyarakat bakal terus memberikan nilai negatif kepada parlemen.
"Tanpa penjelasan yang masuk akal kepada masyarakat, maka proyek gorden rumah dinas DPR itu hanya menambah penilaian negatif masyarakat kepada DPR. Saya yakin banyak teman-teman anggota DPR yang merasa malu masalah gorden ini jadi kontrovers negatif di tengah masyarakat," tukasnya.
Sekjen Jelaskan Kronologi Pemenang Tender Gorden
Sebelumnya Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar angkat bicara terkait anggaran untuk pengadaan gorden rumah dinas anggota DPR. Di mana, anggaran gorden rumah dinas anggota DPR tersebut dimenangkan oleh penawar harga tertinggi seharga Rp 43,5 miliar.
Indra mengatakan apabila, gorden, vitrase dan blind yang ada saat ini di RJA Kalibata dan RJA Ulujami merupakan hasil dari proses pengadaan atau lelang Tahun Anggaran 2010.
"Dengan demikian usia atau masa pemakaiannya sudah 12 tahun sehingga sudah banyak yang lapuk dan rusak. Sejak tahun 2020 sudah banyak permintaan dari anggota dewan kepada Kesetjenan untuk mengganti gorden, vitrase dan blind di unit-unit RJA, yang kondisinya sudah tidak layak," ujar Indra dalam keterangannya, Selasa (10/5/2022).
