The Most Engaging Media For Millennials and GEN Z

Evaluasi PPKM Level 4, Anggota DPR: Gunakan Indikator WHO dan Pemerataan Vaksinasi
Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati. (Instagram/kurniasihmufidayati.id)
News

Evaluasi PPKM Level 4, Anggota DPR: Gunakan Indikator WHO dan Pemerataan Vaksinasi

Ini katanya.

Senin, 02 Agustus 2021 17:50 WIB 02 Agustus 2021, 17:50 WIB

INDOZONE.ID - Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat berbasis level akan berakhir hari ini 2 Agustus 2021. Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati meminta agar pemerintah mengevaluasi PPKM Darurat berbasis level menggunakan indikator yang sesuai dengan WHO.

Dia berkata beberapa indikator yang bisa digunakan adalah tingkat positive rate di bawah 5 persen, lalu angka Bed Occupancy Rate (BOR) di bawah 60 persen, standar test 1:1000 per pekan untuk positive rate 5 persen dan harus meningkat angka test jika positive rate jauh di atas 5 persen.

"Per 1 Agustus 2021 positive rate kita masih 27,28 persen. Masih pada kisaran yang sama pada saat pemberlakukan PPKM Darurat. Dengan angka positif rate masing tinggi target testing juga harus naik menjadi 20:1000 per pekan. Semua indikator ini bisa jadi bahan evaluasi PPKM berbasis level," ujar Mufida kepada wartawan, Senin (2/8/2021).

Tak sekadar evaluasi dari berbasis data kesehatan dari WHO, dia meminta juga agar pemerataan vaksinasi menjadi perhatian serius Pemerintah. Dia menyoroti ketersediaan stok vaksin untuk menggenjot program vaksinasi ini.

"Sekarang sudah masuk bulan Agustus. Kendala terbesar kita masih soal ketersediaan. Pemerintah harus menggenjot berbagai skema pengadaan vaksin jika ingin tercapai target kekebalan kelompok sampai akhir tahun. Lalu apa kabar vaksin Merah Putih? Komisi IX sudah bulat berikan dukungan apapun yang dibutuhkan untuk vaksin Merah Putih guna membantu percepatan target vaksinasi nasional," tutur Mufida.

Pasalnya, sambung Politikus PKS ini, akibat keterbatasan jumlah vaksin hingga saat ini masih banyak daerah terutama di luar Jawa yang belum banyak menerima vaksin. Padahal terjadi kenaikan kasus di luar Pulau Jawa dan seharusnya vaksinasi dilakukan untuk mengantisipasi.

"Kenaikan kasus di luar Jawa dari 1-26 Juli mencapai 216 persen. Ini sudah menjadi peringatan. Segera genjot pengadaan vaksin dan lakukan pemerataan vaksinasi secara nasional," jelas dia.

Selain itu, Mufida juga mengingatkan untuk bantuan sosial kepada masyarakat yang sudah mulai cair dikawal. Hal ini diperlukan agar masyarakat lebih tenang jika ada kebijakan perpanjangan mobilitas warga di daerahnya.

"Bantuan sosial ini penting dan harus dikawal agar tidak terulang penyelewengan yang terjadi pada waktu lalu, rakyat butuh dukungan bantuan sosial jika misalnya masih akan diperpanjang larangan mobilitas," tandas Mufida.


Artikel Menarik Lainnya:

TAG
Edi Hidayat
Utami Evi Riyani
Harits Tryan Akhmad

ARTIKEL LAINNYA

LOAD MORE

You have reached the end of the list. Want More? #KAMUHARUSTAU

JOIN US
JOIN US