Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (5/1/2022). Pemerintah Kota Bekasi, melalui Sekretariat Daerah Kota Bekasi memastikan proses pelayanan publik terhadap masyarakat tetap berjalan normal.
Sekretaris Daerah Kota Bekasi Reny Hendrawati mengatakan semua aparatur di jajaran Pemerintah Kota Bekasi tetap melaksanakan tugas sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.
"Jadi tidak ada yang berubah, semua pegawai tetap bekerja secara normal," kata Reny mengutip Antara, Kamis (6/1/2022).
Dia mengatakan masyarakat tetap dapat mengurus kebutuhannya ke perangkat daerah terkait seperti di kantor kelurahan, kecamatan, puskesmas, rumah sakit pemerintah, serta di Mal Pelayanan Publik.
Baca juga: PDIP Ingin Cari Calon Gubernur DKI Jakarta seperti Jokowi atau Ahok
Begitu pula pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Sosial, serta seluruh layanan publik lainnya.
Berdasarkan pantauan di lingkungan perkantoran Pemkot Bekasi, segenap perangkat daerah yang bersinggungan langsung dengan masyarakat tetap memberikan pelayanan. Program dan kegiatan di lingkungan perangkat daerah juga tetap berjalan.
Rahmat Effendi diamankan KPK lantaran diduga terlibat dalam kasus dugaan hadiah pengadaan barang dan jasa, serta lelang jabatan.
"Informasi yang kami peroleh, (operasi) tangkap tangan ini terkait dugaan korupsi penerimaan janji atau hadiah pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di lingkungan Pemkot Bekasi," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan.
Selain mengamankan Rahmat Effendi, KPK juga membawa 11 orang lainnya yang diduga terlibat dalam kasus korupsi tersebut. Mereka yang digelandang adalah ASN Pemkot Bekasi dan beberapa pihak swasta.
