Taliban baru saja mengumumkan pengisi jabatan di pemerintahan Afghanistan yang baru. Negara-negara asing turut menyambut susunan pemerintahan tersebut dengan hati-hati dan cemas. Apalagi, tokoh yang ditunjuk Taliban untuk mengisi jabatan beberapanya adalah tokoh-tokoh veteran garis keras ke posisi teratas, termasuk beberapa tokoh yang diincar untuk ditangkap Amerika.
Kabinet pejabat baru termasuk mantan tahanan penjara militer AS di Teluk Guantanamo, sementara menteri dalam negeri, Sirajuddin Haqqani, dicari oleh Amerika Serikat atas tuduhan terorisme dan AS memberikan hadiah sebesar $10 juta ( Rp145 miliar) bagi pemberi petunjuk keberadaannya.
Ketika para menteri yang baru diangkat dan wakil-wakil mereka mulai bekerja setelah mereka ditunjuk Selasa (7/9) malam, pejabat Perdana Menteri Mohammad Hasan Akhund mendesak mantan pejabat yang melarikan diri dari Afghanistan untuk kembali, dengan mengatakan keselamatan mereka akan dijamin.
"Kami telah menderita kerugian besar untuk momen bersejarah ini dan era pertumpahan darah di Afghanistan telah berakhir," katanya, dikutip dari Reuters, Kamis (9/9).
Pengumuman Taliban tentang pemerintahan baru pada Selasa secara luas dilihat sebagai sinyal bahwa mereka tidak ingin memperluas basis mereka dan menghadirkan wajah yang lebih toleran kepada dunia.
Kelompok itu telah berjanji untuk menghormati hak-hak orang dan tidak mencari balas dendam, tetapi telah dikritik karena tanggapannya yang keras terhadap protes dan perannya dalam evakuasi ribuan orang yang kacau dari bandara Kabul.
"Tetapi meskipun menyatakan bahwa pemerintahan baru akan inklusif, daftar nama yang diumumkan hanya terdiri dari individu-individu yang menjadi anggota Taliban atau rekan dekat mereka, dan tidak ada wanita," kata Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken.
Uni Eropa menyuarakan ketidaksetujuannya atas penunjukan itu, tetapi mengatakan siap untuk melanjutkan bantuan kemanusiaan. Bantuan jangka panjang akan tergantung pada Taliban yang menjunjung tinggi kebebasan dasar.
