Cegah Polarisasi, Pemerintah Usul Kampanye Pemilu 2024 Diperpendek

- Kamis, 16 September 2021 | 15:09 WIB
Sejumlah pekerja mempersiapkan logistik Pilkada Solo 2020 di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo, Jawa Tengah, Selasa (17/11/2020). (ANTARA/Mohammad Ayudha)
Sejumlah pekerja mempersiapkan logistik Pilkada Solo 2020 di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo, Jawa Tengah, Selasa (17/11/2020). (ANTARA/Mohammad Ayudha)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengusulkan agar kampanye pada Pemilu 2024 mendatang dilakukan selama 7 bulan. Akan tetapi pemerintah meminta KPU untuk mempertimbangkan usulan tersebut lantaran belajar dari Pemilu 2019 silam.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, berdasarkan pengalamannya sebagai Kapolri di tahun 2019 lalu lamanya durasi kampanye memberikan dampak yang kurang bagus yakni terpolarisasinya masyarakat.

"Tujuh bulan pertimbangannya sederhana yaitu pertimbangan pengadaan logistik, tapi dampaknya tujuh bulannya itu kita belajar dari kemarin tahun 2019 pengalaman saya sebagai Kapolri, jujur saja, kasihan melihat bangsa, terpolarisasi demikian selama tujuh bulan," tegas Tito dalam rapat dengar pendapat bersama DPR, Kamis (16/9/2021).

Dia ingin masa kampanye pada Pemilu 2024 diperpendek agar menghindari  hal demikian. Pasalnya Tito berkara Polarisasi membuat masyarakat terbelah berpotensi menimbulkan konflik dan kekerasan.

"Tapi faktanya polarisasi itu akan bisa mengakibatkan terjadinya perpecahan dan konflik dan kekerasan yang kita alami," tegas Tito.

Maka dari itu Tito mengusulkan masa kampanye Pemilu 2024 diperpendek dari enam bulan ke empat bulan. Sehingga diharapkan tak ada lagi peristiwa seperti di tahun 2019 silam.

"Oleh karena itu, masa kampanye ini tetap diperpendek. Tadi saat konsinyering dari 6 bulan ke 4 bulan," ujar Tito.

Mengenai masalah logistik Pemilu 2024 ini perlu dibuat regulasi khusus supaya prosesnya lebih cepat. Sehingga pengadaan barang dan jasa bisa berlangsung secara cepat.

"Untuk menangani masalah logistiknya perlu dibuat regulasi khusus pengadaan barang dan jasa dengan pendampingan LKPP supaya proses logistiknya cepat," jelas Tito.

Sebelumnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengusulkan agar masa kampenye di Pemilu 2024 dilaksanakan selama 7 bulan. Ketua KPU Ilham Saputra mengatakan, awalnya pihaknya merencanakan kampanye Pemilu 2024 selama kurang lebih 4 bulan.

BACA JUGA: PDIP Ingin Anies Digugat ke Pengadilan Internasional daripada Interpelasi Soal Formula E

"Dengan durasi kampanye pemilu selama 120 hari yaitu 21 Oktober 2023 sampai 17 Februari 2024, maka proses pengadaan yang berkaitan dengan calon hanya berlangsung selama kurang lebih 4 bulan," ujar Ilham dalam rapat dengar pendapat di DPR, Kamis (16/9/2021).

Kemudian, Ilham menuturkan jika pihaknya berencana menambah masa kampanye menjadi 7 bulan. Alasannya untuk menyamakan urasi kampanye pada Pemilu 2019 lalu, kemudian menghindari potensi telatnya logistik datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Artikel Menarik Lainnya:

Editor: Fahmy Fotaleno

Tags

Rekomendasi

Terkini

X