Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI Idris Laena mengatakan, sekarang ini fraksinya masih terus meminta masuk dari beragam pihak sebelum mengambil sikap terhadap Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).
“Banyak masukan kami terima dan akan menentukan bagaimana pandangan fraksi partai golkar terhadap pokok-pokok haluan negara yang Insyallah akan diputuskan nanti,” kata Idris di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/9/2022).
Disebutkan Idris fraksi Partai Golkar belum mempunyai pandangan terhadap PPHN. Sebab penasehat fraksi di DPR seperti Adies Kadier dan penasehat sekaligus Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) masih memberikan pandangannya masing-masong.
“Belum (ada sikap) kita baru dengerin orang-orang ahli, termasuk dari penasihat termasuk pak Adies sebagai sekretaris fraksi di DPR, pak Bambang Soesatyo ketua MPR, kita dengarkan semua masukan nanti kita kompilasi jadi kebijakan partai Golkar,” tuturnya.
Idris membantah adanya pandangan yang berbeda antara Fraksi Golkar di MPR dengan Bamsoet. Karena dia bilang Bamsoet memiliki dua kapasitas, sebagai fraksi Golkar dan Ketua MPR.
Sehingga apa yang disampaikan fraksi di MPR terkait PPHN harus disuarakan oleh Bamsoet. Namun diyakininya, ketika menjadi anggota Fraksi, maka Bamsoet akan tetap sejalan.
Baca Juga: Jika PPHN Disepakati, Bamsoet: Capres-Cawapres Tak Perlu Tetapkan Visi-misi
“Appun pandangan fraksi-fraksi beliau harus menyuarakan. Tetapi dalam hal ini ketika beliau sebagai anggota fraksi partai Golkar tentu beliau akan selalu bersama fraksi partai Golkar,” beber Idris.
Sementara Bamsoet mengatakan, Fraksi Golkar di MPR belum memutuskan sikap terkait PPHN. Nantinya sikapa Fraksi Golkar apakah menerima atau menolak PPHN, akan disampaikan dalam rapat paripurna MPR.
“Itu akan disampaikan ketika akan menyampaikan pandangan fraksi di sidang paripurna apakah menerima meneruskan PPHN dilanjutkan kembali atau tidak, kalau dilanjutkan akan dibentuk panitia adhoc untuk merumuskan hukum sekaligus isi PPHN itu sendiri.
Bamsoet membeberkan bilamana sikapnya akan patuh kepada keputusan fraksi. Tapi sebagai Ketua MPR maka harus menyuarakan fraksi-fraksi yang ada.
“Lalu bagaimana sikap saya sebagai anggota fraksi? saya sebagai anggota fraksi patuh pada keputusan partai. Tapi sebagai Ketua MPR saya harus menyuarakan apa yang diputuskan mpr yang lahir dari sidang paripurna,” tandasnya.
