Komnas Perempuan meminta sejumlah pihak untuk bersama-sama merespons tantangan kesetaraan dan keadilan gender, yang kerap dipolitisasi dan dibenturkan dengan pemahaman agama.
Ketua Komnas Perempuan Azriana Manalu mengatakan, hal itu kerap menghasilkan propaganda negatif mengenai hak asasi perempuan.
“Contohnya bagaimana RUU Penghapusan Kekerasan Seksual menjadi polemik yang panjang, tanpa menelaah substansi dengan cermat, dan tanpa menggunakan perspektif korban,” katanya.
Azriana menambahkan, saat ini tantangan yang dihadapi oleh perempuan amatlah kompleks.
Dia melanjutkan, lahirnya Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) atau Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan yang telah diratifikasi Indonesia sejak lama juga masih banyak menyisakan masalah.
Salah satu implementasi Indonesia setelah meratifikasi konvensi CEDAW, katanya, adalah dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) Dalam Pembangunan yang dapat menjadi sumber kekuatan untuk dapat mengentaskan persoalan ketidaksetaraan gender dalam pembangunan secara inklusif termasuk juga mengatur anggaran yang responsif gender.
Masalah-masalah itu, katanya, seperti jumlah perkawinan anak perempuan tinggi, angka kematian ibu yang belum dapat diturunkan, perempuan dengan gizi buruk, penggusuran ruang hidup perempuan karena industri ekstraksi, nasib petani dan buruh migran perempuan yang belum sepenuhnya terselesaikan.
