Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta dari Fraksi Partai Gerindra, Syarif, menilai Gubernur Anies Baswedan harus membuka komunikasi intens dengan para seniman, terkait Revitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM) Jakarta Pusat. Ini menyusul ramainya protes revitalisasi TIM belakangan ini.
"Saya mengatakan (Pemprov DKI) kurang intens komunikasinya ke teman-teman seniman. Mereka kan cuma minta diajak bicara, bukan menolak," kata Syarif di Jakarta, Kamis (20/02/2020).
Syarif mengatakan, minimnya komunikasi yang baik antara Pemprov DKI terkait revitalisasi TIM membuat para seniman geram dan akhirnya mengadukan Anies ke DPR. Seharusnya, Anies harus mengakomodir aspirasi serta masukan dari stakeholder terkait.
Kendati demikian, lanjut Syarif, DPRD sejatinya juga dapat menjembatani komunikasi seniman dengan Pemprov DKI. Namun, sejauh ini belum ada pengaduan dari seniman ke dewan.
"Mereka sampai mengadu ke DPR itu artinya ada kebuntuan komunikasi," ujarnya.
Dia berpendapat, revitalisasi TIM sangat penting dilakukan untuk menjadikan TIM sebagai tempat kebudayaan bertaraf internasional. Ia juga menampik adanya dugaan revitalisasi TIM, sebagai langkah untuk mengkomersialisasikan lokasi budaya yang berada di Cikini itu.
"Menurut saya enggak (komersil), ini hanya kurang sosialisasi dan komunikasi di kalangan seniman, wisma kapasitasnya nggak mewah," terang dia.
"Soal bangun hotel bintang lima kita udah coret, clear kan. Sekarang mengadu ke DPR, pasti ada yang kurang nih," sambung dia.
Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, mengungkapkan dirinya dipanggil oleh Komisi V DPR RI untuk membahas mengenai revitalisasi TIM, Cikini, Jakarta Pusat. Prasetyo mengaku telah menerima surat panggilan itu dari pihak Dewan Parlemen Senayan.
"Saya besok dipanggil oleh Komisi V DPR RI, mau diajak obrol diskusi itu, ada suratnyaa udah ke saya. Sekarang begini, itu kan situs nasional juga. Kalau saya, harusnya sebaiknya fasilitasi dulu para seniman maunya seperti apa, jangan bicara komersialnya," kata Prasetyo di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa (18/2/2020).
Prasetyo menuturkan, Pemprov DKI melalui PT Jakarta Propertindo (Jakpro) seharusnya melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan para seniman TIM dan menampung aspirasi ketika merevitalisasi TIM. Terlebih, dia menilai kebijakan revitalisasi tersebut hanya untuk mendapatkan keuntungan semata.
"Jakpro jangan melakukan renovasi untuk mendapatkan keuntungan dengan membangun hotel bintang lima," terangnya.
