INDOZONE.ID - Sejak beberapa hari terakhir para Staf Khusus (Stafsus) Presiden Joko Widodo (Jokowi), mendapat sorotan dari publik atau khalayak ramai karena ulah mereka yang dinilai tidak patut.
Sebabnya, mereka ditenggarai memanfaatkan posisinya sebagai Stafsus untuk meraih keuntungan pribadi lewat perusahaan yang dimiliki yang didukung program pemerintah.
Sorotan ini juga datang dari Ekonom Senior Indonesia, Rizal Ramli yang mengomentari tingkah dan perilaku para Stafsus Jokowi yang selama ini dinilai cemerlang dalam berkerja.
Lewat akun Twitter resminya @RizalRamli, Rizal menilai Stafsus Jokowi tersebut telah memberikan citra buruk para kaum milenial yang selama ini dipandang baik, pintar, dan energi positif lainnya.
"Istilah millenials awalnya terasa hebat. Ternyata dirusak oleh “Distorted Millenials”: kejar uang dan kekuasaan habis2an, lupakan ethics, integritas, dan kemanusian ???? Indonesia sangat perlu enlightened milenials..," cuit @RizalRamli dikutip Indozone, Sabtu (18/4/2020).
Istilah millenials awalnya terasa hebat. Ternyata dirusak oleh “Distorted Millenials”: kejar uang dan kekuasaan habis2an, lupakan ethics, integritas, dan kemanusian ????
— Dr. Rizal Ramli (@RamliRizal) April 17, 2020
Indonesia sangat perlu enlightened milenials.. ????
Cuitan Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman RI ini, tak butuh lama mendapat respons dari pengguna Twitter lainnya. Tweet-nya pun langsung mendapat 1,2 ribu re-tweet dan 3,8 ribu suka.
Salah satu pengguna Twitter yang berkomentar ialah akun @imriatiarna, yang merasa revolusi mental yang kerap dan selama ini digaungkan oleh Presiden Jokowi sudah gagal total. Ini tergambar dari ulah para Stafsus mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
"Revolusi mental sudah jelas gagal total yang ada malahan korupsi yang merajalela," tulis @imriatiarna.
Diketahui, selama pandemi virus corona (Covid-19) memberikan pada berbagai hal, pemerintah pun mengeluarkan sejumlah stimulus pada masyarakat mulai dari bantuan tunai, paket sembako, keringanan kredit dan kartu Prakerja yang selalu digaungkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Setidaknya ada dua nama yang saat ini jadi perbincangan yakni Andi Taufan Garuda Putra dan Belva Devara terkait dengan program Jokowi mengatasi pandemi Covid-19.
Pemerintah diketahui menggaet platform digital yang dimiliki staf khusus millenial. Satu Ruang Guru digawangi Belva Devara, sementara lainnya PT Amartha Mikro Fintek di mana Andi Taufan Garuda Putera sebagai CEO.
Jika Belva Devara dituding dapat kucuran Rp5,6 triliun melalui platform ruang guru, maka Andi Taufan tepergok mengirimkan surat kepada seluruh camat di Indonesia dengan menggunakan kop resmi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia.
"Kalau ada permintaan mundur, itu kan tergantung kepada yang bersangkutan," ujar Donny kepada wartawan, Selasa (14/4/2020) malam.
Seperti yang diketahui dalam surat berkop itu, ada dua hal yang fokus CEO dan Founder PT Amartha Mikro Fintek tersebut untuk diperhatikan para camat di wilayah Jawa, Sulawesi dan Sumatera.
Andi Taufan dinilai menjual kapasitasnya sebagai staf khusus presiden guna mendpatkan keuntungan untuk perusahaannya, Amartha untuk program 'Relawan Desa Lawan COVID-19' yang diinisiasi Kementrian Desa.
Ini dilakukan sebagai komitmen untuk edukasi dan pendataan kebutuhan alat pelindung diri (APD) Puskesmas.
Ruang Guru Dapat Komitmen Kerja sama Rp 5,7 Triliun
Ruangguru yang CEO-nya merupakan Staf Khusus Milenial Jokowi, Belva Devara sebelumnya dinilai mendapatkan keuntungan dari proyek pemerintah, di mana mengucurkan bantuan kerjasama Rp 5,7 triliun.
Dalam kerjanya menanggulangi dampak corona, platform digunakan untuk pelatihan dan pendidikan.
"Pak @jokowi apakah benar "stafsus milenial" Presiden, Belva Devara, adalah pemilik dan CEO Ruang Guru? Aplikator mitra resmi pemerintah dalam pelatihan online bagi peserta kartu prakerja dengan total anggaran dari negara sebesar Rp5.6 triliun?," ucap Politisi Partai Demokrat, Rachland Nashidik dalam akun Twitternya, Selasa, (14/4/2020).
Bahkan Rachlan mengaitkan dengan pasal kebal hukum yang ada di Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Covid-19.
"Perusahaan yang dipimpin stafsus milienial Presiden jadi salah satu mitra pemerintah dalam menjual pelatihan online bagi peserta kartu prakerja. Total anggaran dari negara: Rp5,6 Triliun. Kini kita tahu apa guna pasal "kekebalan hukum" dalam Perppu Covid-19 itu," tegasnya.
Artikel Menarik Lainnya:
