Saat wawancara dengan Associated Press (AP), Presiden Jokowi mengatakan mungkin akan melarang FPI untuk 5 tahun ke depan. Dia menekankan, pelarangan itu dilakukan jika FPI tak sejalan dengan ideologi bangsa.
"Jika pemerintah meninjau dari sudut pandang keamanan dan ideologi menunjukkan bahwa mereka (FPI, red) tidak sejalan dengan bangsa," kata Jokowi seperti dilansir AP, Sabtu (27/7/2019).
Untuk diketahui, FPI masih mengurus perpanjangan izin ke pemerintah lantaran masih ada sejumlah syarat yang belum terpenuhi.
Izin ormas bentukan Habib Rizieq Syihab itu telah habis per tanggal 20 Juni 2019.
"Kemudian untuk FPI, organisasi ini kan sebenarnya izinnya sudah habis tanggal 20 Juni yang lalu, tapi sementara ini kan belum diputuskan ya izin itu dilanjutkan, diteruskan, diberikan atau tidak," kata Menko Polhukam Wiranto seusai rapat koordinasi terbatas (rakortas) tingkat menteri di kantornya, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (19/7).
"Kenapa kita belum memberikan karena kita masih mendalami, dilakukan suatu evaluasi dari aktivitasnya selama dia ada, organisasinya, track record-nya juga sedang disusun, organisasi memang layak diberikan izin lagi atau tidak," sambungnya.
Sementara itu, Sekretaris FPI Munarman mengatakan sebuah ormas bisa tidak mendaftarkan diri ke pemerintah.
Menurutnya, ormas yang tidak terdaftar atau tidak mendapat izin dari pemerintah tak serta-merta dicap sebagai ormas terlarang.
