Jatah kursi di DPR/MPR sudah dibagi sejak lama. Bahkan pembagian itu sudah muncul di awal koalisi pemerintah terbentuk.
Partai koalisi pemerintah yang mendapat suara terbanyak mendapat kursi ketua DPR sedangkan suara terbanyak kedua, diberikan jatah ketua MPR.
Alhasil, PDI Perjuangan menduduki kursi DPR sedangkan Golkar mendapat jabatan ketua MPR.
Pembagian jatah kursi ini diungkapkan Ketua DPP Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria dalam diskusi bertajuk Peta Politik Usai "Pesta" Di Parlemen, di Jakarta, Sabtu (12/10).
Menurutnya pembagian itu sudah diketahui Gerindra sejak lama. Meski mendapat suara terbanyak di atas Golkar dan setelah PDIP, namun Gerindra tidak mendapatkan kursi ketua MPR karena bukan bagian dari partai koalisi pemerintah.
Riza menambahkan keinginan Gerindra untuk mendapatkan jatah kursi Golkar, bukan untuk mencari kekuasaan, melainkan untuk memberi kesimbangan di parlemen.
Ia memberi contoh, saat periode kedua pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, keseimbangan di parlemen dapat diwujudkan. Kala itu, DPR diduduki oleh partai pendukung pemerintah, sementara MPR diberikan untuk partai oposisi yakni PDIP.
"Itu membuktikan adanya saling kepercayaan walaupun oposisi, kalau untuk kepentingan bangsa kita bisa duduk bersama, itu contoh luar biasa yang ke depan saya kira contoh yang baik," ujar Riza.
Meski kesimbangan di era pemerintahan kedua SBY tidak diwujudkan pada pemerintahan Jokowi jilid ke dua. Riza memastikan Gerindra tetap menjadi partai penyeimbang pemerintah. Gerindra, sambung Riza juga siap membantu pemerintah jika diperlukan.
"Jadi apa yang baik, yang baik memberikan segala dengan kekuatan yang kami miliki, sama-sama berlomba, berkompetisi memberikan yang terbaik bagi kepentingan bangsa dan negara. Itu yang jadi penting untuk Gerindra hari ini. Tidak mesti harus di dalam atau di luar (pemerintahan)," ujar Riza.
