Pemerintah berencana untuk menaikkan harga gas tiga kilogram atau gas melon. Langkah ini mendapat kecaman dari Ketua Fraksi PKS di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jazuli Juwaini.
Dia meminta kepada pemerintahan Joko Widodo tidak membebani rakyat. Padahal, pemerintah baru saja menaikkan iuran BPJS kelas 3 mandiri dan tarif dasar listrik 900 VA.
Menurutnya, gas melon sejatinya diperuntukkan untuk masyarakat tidak mampu agar tetap dapat menikmati gas terjangkau.
"Pak Jokowi tolong jangan lagi bebani rakyat dengan kenaikan harga, sekarang giliran subsidi gas melon yang dicabut dengan dalih akan dibuat skema lain," ujar Jazuli dalam keterangan tertulisnya, Senin (20/1/2020).
"Kepentingan kami menjamin rakyat yang tidak mampu atau rakyat miskin di mana pun mereka berada tetap dapat membeli gas melon dengan harga terjangkau," tambahnya.
Ia memahami dan tidak memungkiri ada masyarakat yang tergolong mampu tetapi tetap membeli gas melon. Ini artinya, lanjut Jazuli, mereka melanggar hak-hak masyarakat miskin.
"Mereka perlu diperingatkan bahkan dilarang membeli. Kami yakin ini bisa dilakukan dengan mengoptimalkan kerjasama dengan distributor dan penjual," tuturnya.
Dia menilai, hal itu yang harus diawasi pemerintah. Mencabut subsidi gas melon lalu menyerahkan kepada mekanisme pasar dirasa bukan solusi tepat.
PKS khawatir mekanisme subsidi langsung yang katanya akan ditransfer melalui perbankan langsung kepada penerima justru mempersulit masyarakat miskin mendapatkan gas terjangkau.
"Apalagi jika basis data rakyat miskin kita tidak akurat," pungkasnya.
Artikel Menarik Lainnya:
- Sriwijaya Tak Mau Lagi Bergantung pada Garuda
- Ratu Elizabeth II Restui Pangeran Harry Keluar dari Kerajaan
- 2 Cawagub Anies, Ahmad Riza Patria dan Nurmansjah Lubis
