Kerusuhan yang terjadi di Iran baru-baru ini berakhir dengan aksi pembakaran 731 bank, serta 140 kantor pemerintah. Hal ini disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Abdolreza Rahmani Fazli yang dipublikasi Kantor Berita IRNA, Rabu (27/11).
Dalam pernyataan itu, Abdolreza mengatakan ada lebih dari 50 basis yang digunakan oleh pasukan keamanan diserang. Tak hanya itu, sebanyak 70 SPBU juga dibakar dalam kerusuhan tersebut.
Menurut kantor berita IRNA, Abdolreza mengatakan ada sekitar 200.000 orang yang terlibat dalam kerusuhan, yang terjadi sejak 15 November pascapengumuman kenaikan harga BBM.
Amnesti Internasional yang terletak di London mengatakan pada Senin (25/11), ada sekitar 143 pengunjuk rasa yang tewas dalam aksi demonstrasi. Ini menjadi aksi terparah dalam kerusuhan anti-pemerintah di Iran, sejak pihak berwenang berhasil meredam demonstrasi "Revolusi Hijau" terhadap kecurangan pemilu pada 2009.
Namun, pihak Iran membantah jumlah korban yang disebutkan oleh Amnesti. Mereka hanya mengatakan bahwa sejumlah orang memang telah tewas dalam aksi tersebut, termasuk petugas keamanan. Sementara itu, 1.000 orang telah ditangkap. Pusat HAM di Iran, kelompok advokasi yang berbasis di New York, melaporkan jumlah penangkapan kemungkinan hampir mencapai 4.000.
Aksi protes tersebut pada akhirnya berubah menjadi gerakan politik. Massa demonstran meminta agar para pemimpin senior mundur. Pemerintah menyalahkan "para penjahat" yang terkait dengan orang-orang buangan dan musuh-musuh asing seperti AS, Israel, dan Arab Saudi karena memprovokasi kerusuhan di jalanan.
Aksi protes muncul saat sanksi AS diberlakukan pada tahun ini. Sanksi AS berisi pemangkasan hampir seluruh ekspor minyak Iran. Ini terjadi saat protes yang serupa terjadi di Irak dan Lebanon terhadap pemerintah, yang mencakup fraksi pro-Iran bersenjata.
