Memasuki era revlousi industri 4.0, pemerintah diminta menyederhanakan berbagai regulasi, untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dari negara-negara lain. Banyaknya regulasi di Indonesia dinilai menghambat pertumbuhan berbagai sektor di Indonesia.
Hal ini mengemuka dalam diskusi publik yang digelar oleh Komunitas Goebok Indonesia bertajuk 'Menyederhanakan Regulasi Kabinet dan Membangun SDM Unggul Menuju Indonesia Maju'.
Diskusi kali ini menghadirkan nara sumber Ali Ri'an dari Arus Survei Indonesia, pengamat SDM Ahmad Rojali dan akademisi Nurul Fauziyyah. Penyederhanaan regulasi dilontarkan oleh Ali Ri'an.
"Di era 4.0, Presiden Jokowi harus melakukan penyederhanaan regulasi dikarenakan ingin berlari mengejar ketertinggalan dengan negara-negara yang maju," ujar peneliti Arus Sruvei Indonesia ini dalam keterangan yang diterima, Jumat (22/11).
Ia juga menambahkan, ketertinggalnya Indonesia salah satunya faktor administrasi yang berbelit-belit, sehingga hal tersebut menghambat investasi.
Goebok Indonesia
Sementara itu, Ahmad Rojali menuturkan, sejalan dengan Program Indonesia Emas 2045, tingkat perekonomian Indonesia di tahun tersebut bisa masuk dalam lima besar dunia. Namun, ada syarat untuk mewujudkannya.
"Prediksi saya pada tahun 2045, Indonesia akan menjadi negara keempat dengan ekonomi yang kuat, jika ada kesiapan yang matang melalui public policy," tukasnya.
Ia menambahkan, prediksi ini berdasar sikap yang diambil oleh Presiden Joko Widodo dalam setiap kebijakan ekonomi yang dibuatnya. Termasuk juga penyederhanaan dan penghapusan Eselon IV.
"Penyederahanaan birokrasi, dengan harapan sistem administrasi tidak lagi berbelit-belit sehinga menumbuhkan investasi," tandasnya.
Adapun dari perspektif pendidik, Nurul Fauziyyah sebagai akademiki menyoroti faktor Indonesia hari ini masih menjadi negara tertingal.
“Belum adanya kesadaran individu pada masyarakat, jadi meskipun penduduk Indonesia banyak yang produktif, perlu kesadaran diri untuk memajukan Indonesia," tandasnya.
