Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti Nirwono Joga menilai, hubungan Pemprov DKI dan Pemerintah Pusat masih tidak harmonis selama tiga tahun pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Hal tersebut diungkapkan Nirwono dalam sebuah diskusi secara daring yang bertajuk 'Tiga Tahun Pemerintahan Anies Baswedan' yang diselenggarakan oleh Populi Center.
"Saya melihat secara umum ada ketidakharmonisan antara pemerintah DKI dan pusat itu semakin ditampilkan dan tidak berkurang di tahun ketiga ini," ucap Nirwono, Kamis (15/10/2020).
Nirwono menjelaskan kalau kebijakan-kebijakan yang diambil oleh gubernur saat ini cenderung berbeda dari pemerintah pusat. Salah satu contohnya adalah ketika Anies Baswedan berdebat dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono soal penanganan banjir.
"Hal ini harusnya enggak dilakukan oleh seorang pejabat publik. Kalau mau berbeda ya di dalam, bukan ditampilkan di publik. Menurut saya ini akan memperkeruh persoalan selanjutnya," ungkapnya.
Selain itu, ia juga menyoroti adanya Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020, yang dimana pemerintah pusat bisa mengintervensi otonomi daerah. Hal tersebut pun dibuktikan saat ingin menetapkan konsep penataan sungai.
"Ini juga terbukti saat penataan sungai yang terhenti karena perbedaan konsep. Normalisasi dan naturalisasi. Perkiraan saya akan berlanjut sampai 2022, sampai akhir kepemimpinan karena belum ada tanda upaya duduk bersama menyamakan konsep tersebut," tandas Nirwono.
