Rencana pemerintah membuka sekolah untuk pembelajaran tatap muka di bulan Januari 2021 mendapatkan dukungan Komisi X DPR. Kendati demikian pembukaan sekolah itu harus disertai penerapan protokol Kesehatan secara ketat.
“Tetapi hal itu harus dilakukan dengan protokol Kesehatan ketat karena saat ini penularan wabah Covid-19 masih terus berlangsung. Bahkan menunjukkan tren peningkatan dalam minggu-minggu terakhir ini,” ujar Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda kepada Indozone, Minggu (22/11/2020).
Huda menegaskan jika pemerintah harus memastikan syarat-syarat pembukaan sekolah tatap muka terpenuhi. Di antaranya adalah ketersediaan bilik disinfektan, sabun dan wastafel untuk cuci tangan, hingga pola pembelajaran yang fleksibel.
Selain itu, pihak penyelenggara sekolah juga harus memastikan jika physical distancing atau jaga jarak aman benar-benar diterapkan dengan mengatur letak duduk siswa dalam kelas.
Baca Juga: Sekolah Tatap Muka Dibolehkan, Komisi X: Guru & Murid Wajib Rapid Test 14 Hari Sekali
“Waktu belajar juga harus fleksibel, misalnya siswa cukup datang sekolah 2-3 seminggu dengan lama belajar 3-4 jam saja,” terangnya.
Pemerintah, lanjut Huda juga harus menyiapkan anggaran khusus untuk memastikan prasyarat-prasyarat protokol Kesehatan benar-benar tersedia di sekolah-sekolah.
Ia pun mengungkapkan bahwa sesuai laporan World Bank, disebutkan 40% sekolah di Indonesia masih belum mempunyai toilet. Sedangkan 50% sekolah di Indonesia belum mempunyai wastafel dengan air mengalir yang diperlukan saat pandemik ini dalam rangka penyebaran Covid-19.
“Kami berharap ada alokasi anggaran khusus untuk memastikan sarana penting tersebut tersedia sebelum sekolah benar-benar dibuka,” tandas Huda.
