Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyebutkan pemerintah Indonesia tegaskan bahwa tidak boleh ada satu negara yang mengontrol Indonesia dalam konteks investasi.
Hal itu dikatakan Bahlil untuk menanggapi Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif yang khawatir jika China menjadi negara paling banyak berinvestasi di Indonesia.
Pasalnya, berdasarkan survei masalah US-Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) sepanjang 2011-2020 China menjadi negara teratas yang pembayarannya tidak benar.
"Kalau kita melihat US-Foreign Corrupt Practices Act, lokasi improper payment nomor satunya China, disusul Brazil, India, Meksiko, Rusia dan Indonesia," kata Laode seperti dilansir dari Antara pada Selasa (8/12/20).
US-FCPA merupakan Undang-Undang Praktik Korupsi Asing yang melarang perusahaan dan individu AS untuk membayar suap kepada pejabat asing untuk kesepakatan bisnis lebih lanjut.
Survei tersebut dilakukan untuk melihat masalah dalam penerapan US-FCPA di mana bagan ranking negara dalam survei tersebut menggambarkan negara-negara tempat suap ditawarkan atau dibayarkan, berdasarkan dugaan dalam tindakan penegakan yang dimulai dalam sepuluh tahun terakhir.
Dengan hasil survei tersebut, Laode mengaku khawatir jika investasi China datang membanjiri Indonesia.
"Saya sangat takut sedikit, bukan sedikit, tapi takut banyak, when Chinese become the biggest investor in Indonesia (kalau China menjadi investor terbesar di Indonesia)," kata Laode.
Karena hal tersebut, Bahlil menyebut bahwa Indonesia memberi perlakuan yang sama bagi semua negara mitra investasi, tidak terkecuali China.
"China ini negara yang ngeri-ngeri sedap juga, aku jujur saja. Tapi arah kebijakan kita ke depan, tidak boleh ada satu negara yang mengontrol Indonesia dalam konteks investasi. Kita harus memberikan kesamaan pada negara lain juga," tegas Bahlil.
Artikel Menarik Lainnya:
- Penanganan 6 Jenazah Pengikut Rizieq Shihab, Bareskrim dan Rumah Sakit Masih Berkoordinasi
- Dampak Banjir Besar di Aceh Timur, Belasan Rumah dan Jembatan Rusak Berat
- Meski Dinodai Korupsi Bansos, Pemerintah Komitmen Penuhi Hak Rakyat Selama Pandemi
