Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta, Johnny Simanjuntak, menyoroti keputusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang telah meniadakan surat izin keluar-masuk (SIKM) untuk mencegah penularan dan penyebaran virus corona (Covid-19).
SIKM telah diganti yang kemudian dialihkan atau memanfaatkan teknologi Corona Likelihood Metric (CLM). Warga yang ingin keluar-masuk wilayah DKI Jakarta harus mengisi data dalam CLM.
"Itu lip service aja. Saya gak percaya yang gitu-gitu," kata Johnny ketika berbincang dengan Indozone, Jakarta, Kamis (16/2020).
Johnny mengungkapkan, dirinya tidak percaya bahwa penggunaan CLM bagi seseorang yang keluar dan masuk Jakarta, akan dapat menekan angka penularan dan penyebaran Covid-19 di Ibu Kota. Pasalnya, ada cara atau upaya lain yang dinilai lebih efektif untuk mewujudkan itu.
"Saya lebih percaya bahwa yang namanya pencegahan Covid-19 ini dalam konteks DKI Jakarta, adalah jika Pemprov DKI itu melibatkan masyarakat. Jadi menjadi gerakan masyarakat, kemudian memang betul-betul diawasi, tempat-tempat yang boleh dikatakan rentan, keramaian itu yang harusnya dipantau benar-benar," ungkapnya.
Menurut politisi PDIP ini, ada sejumlah hal atau sisi yang harus dilakukan berupa pengawasaan yang ketat oleh Pemprov DKI Jakarta lewat instansi terkait yang ada. Apalagi, ketika memasuki new normal atau Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di level pasar tradisional hingga kampung-kampung.
"Pelaksanan dan pengawasannya harus semakin ketat, Pemprov DKI Jakarta sudah mulai lebih fokus kepada pencegahan daripada pengobatan. Selama ini kan enggak, Pemprov DKI kayaknya lebih asik melakukan pengobatan, tapi aspek pencegahan kurang," tuturnya.
"Kenapa kurang? lihat aja di tempat-tempat ramai itu, apakah bisa kita lihat para petugas di sana, kemudian sosialisasi. Itu yang perlu dilakukan. Program ini hanya sekadar pemanis doang gitu lo. Kemarin dibuat PSBB transisi, sekarang dibuat lagi seperti ini ganti SIKM jadi CLM, apapun nama dan bentuknya toh muaranya kepada pencegahan," pungkasnya menambahkan.
