Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Pingkan Audrine Kosijungan meminta agar pemerintah meningkatkan transparansi penggunaan anggaran bantuan sosial (bansos) untuk COVID-19 dan menilai perlunya indikator lain dalam menakar kesuksesan suatu kementerian/lembaga, tidak hanya dari tingkat daya serapan anggaran.
Menurut Pingkan, tingginya tingkat daya serapan tidak serta merta membuktikan kalau sebuah program berjalan sukses. Lebih jauh lagi, perlu dipastikan kriteria penerima bantuan, ketepatan sasaran penerima bantuan dan mekanisme pengadaan material dari program tersebut.
"Perlu dikawal juga penggunaan dananya memang tepat sasaran atau tidak. Kami mengapresiasi langkah KPK yang tengah mengusut lebih lanjut mengenai masalah pendataan penerima bansos dan proses penyalurannya. Proses pemulihan ekonomi tentu terganggu karena dana yang semestinya digunakan untuk membantu meringankan beban masyarakat di tengah kondisi disrupsi ekonomi saat ini justru terkumpul untuk kepentingan pribadi para koruptor," katanya, dilansir dari Antara, Jumat (11/12/2020).
Baca juga: Terkait Habib Rizieq Ditetapkan Tersangka, MUI: Hukum Harus Mendidik, Bukan Membidik
Ia juga mengatakan bahwa kendala dalam pendataan dan penyaluran bantuan menjadi masalah yang mencuat karena pendataan penerima bantuan.
Menurutnya, diperlukan proses verifikasi yang valid atas data para penerima bantuan untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan berdampak kepada yang berhak menerima.
"Tentu saja hal ini tidak lepas dari peran serta pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk terus berkoordinasi untuk memastikan validitas data penerima bantuan dan perlunya pemeriksaan secara langsung di lapangan untuk memastikan kebenarannya," katanya.
