Dua ahli perpolitikan di Indonesia (Indonesianis) asal Australia menyoroti kiruh yang terjadi di Partai Demorkat. Mereka berpendapat, Kongres Luar Biasa (KLB) yang digelar secara ilegal akan berpotensi menghancurkan partai berlambang mercy tersebut.
Dalam webinar yang diselenggarakan Pusat Studi Ilmu Kemasyarakatan Universitas Parahyangan mengundang ahli Indonesia terkemuka Dr. Marcus Meitzner dari Australia National University (ANU) dan Dr. Thomas Power dari University of Sydney.
Keduanya, tidak yakin Partai Demokrat tetap dipilih konstituennya yang saat ini berjumlah lebih dari 10 juta orang jika dicaplok oleh Kepala KSP Moeldoko. Mereka menduga ini bukan sekedar upaya mencari kendaraan politik untuk pencapresan, tapi upaya terstruktur dan sistematis untuk melemahkan oposisi, yang merupakan salah satu ciri otoritarianisme.
Dr. Marcus Meitzner menjelaskan, Partai Demokrat dipilih karena faktor ketokohan yaitu Susilo bambang Yudhoyono (SBY) dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
“Jika mereka tidak ada, partai ini kehilangan daya tarik utamanya,” kata Meitzner yang sudah meneliti politik Indonesia selama lebih dari satu dekade dalam keterangan tertulis, Selasa (16/3/2021).
Bahkan, dia meyakini elektabilitas Partai Demokrat akan merosot tajam di bawah kepemimpinan Moeldoko. Pasalnya secara ketokohan Kepala KSP tersebut jauh di bawah SBY dan AHY.
Baca Juga: Anies Ubah Aturan Batas Gaji Penerima Rumah DP Rp0 Menjadi Rp14 Juta
“Jika kepemimpinan Partai Demokrat diambil-alih Moeldoko, saya yakin elektabilitas Partai Demokrat akan terjun bebas menjadi 1-2 persen saja dan tidak akan lolos ambang batas parlemen pada pemilu 2024,” tegasnya.
Sementara Dr. Thomas Power menarik kesimpulan serupa. Menurut dia, bagaimana mungkin AHY yang elektabilitasnya 7-8 persen, digantikan oleh orang yang elektabilitasnya nol persen.
“Jadi, upaya kudeta ini tak bisa lain hanya bisa dibaca sebagai upaya menghancurkan Partai Demokrat,” kata Thomas.
Thomas berspekulasi bahwa boleh jadi ini bagian dari upaya memuluskan rencana masa jabatan presiden tiga periode. Walaupun, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan tegas menyatakan tak berniat untuk memperpanjang masa jabatannya hingga 3 periode.
Baik Meitzner dan Thomas mengaku tidak paham mengapa hingga kini Presiden Jokowi tidak menyampaikan pernyataan atau melakukan tindakan atas upaya Kepala KSP Moeldoko mencaplok Partai Demokrat ini. Mereka juga tak yakin Presiden Jokowi tidak tahu mengingat posisi Kepala Staf Kantor Presiden atau di luar negeri biasa disebut sebagai Chief of Staff, pada dasarnya melekat pada Presiden.
Menurut merekan, pada pemerintahan-pemerintahan demokratis lainnya, tindakan seperti ini biasanya berujung pada pengunduran diri atau pemberhentian dari jabatan.
Pencaplokan partai ini, diakui keduanya akan menambah kuat sinyal memburuknya kualitas demokrasi di Indonesia, yang sudah dilontarkan banyak pengamat dan lembaga internasional dalam beberapa tahun terakhir ini. Webinar ini bertajuk Kudeta Demokrat: Otoritarianisme Pemerintah? Selain Meitzner dan Power, Khoirunnisa Agustyati dari Perludem juga menjadi pembicara.
