Kementerian Perindustrian (Kemenperin) akan menambah penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang bersifat wajib terhadap sejumlah produk logam. Hal ini guna memperkokoh daya saing industri logam di tanah air sekaligus juga mengamankan pasar dalam negeri.
“Masih terdapat ribuan SNI sukarela bidang industri yang bersifat tidak mengikat dan berpotensi untuk kita wajibkan dalam rangka pengamanan pasar dalam negeri, termasuk untuk sektor industri logam,” kata Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Kemenperin, Doddy Rahadi di Jakarta.
Menurut Kepala BPPI, penerapan SNI wajib dilakukan untuk dapat menekan impor yang tidak bertanggung jawab. Kebijakan ini juga akan membuka peluang bagi industri baja dan logam di Indonesia sehingga dapat memaksimalkan pasar dalam negeri.
“Jadi, kita dapat mengawasi dan melakukan tindakan hukum sehingga penyerapan pasar terhadap produk industri nasional bisa lebih optimal. Contohnya bagi industri baja,” tuturnya.
Doddy menyebutkan, saat ini terdapat 147 kode HS yang tersebar pada 28 SNI wajib sektor logam.
“Hal ini sepertinya merupakan celah membanjirnya produk-produk impor ke pasar dalam negeri jika tidak mendapatkan perhatian serius dari segenap pemangku kepentingan dalam pertumbuhan industri baja nasional,” paparnya.
Apalagi, baja merupakan salah satu komoditas vital dalam perindustrian dan digolongkan sebagai industri hulu dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN).
“Baja sering disebut sebagai mother of industries karena merupakan bahan baku utama yang menunjang bagi kegiatan di sektor lain seperti industri otomotif, maritim, dan elektronik,” imbuhnya.
Artikel Menarik Lainnya:
- Kapolri Perintahkan Jajarannya Tunda Proses Hukum Calon Kepala Daerah saat Pilkada 2020
- Polri Rampungkan Berkas Kasus Surat Sakti dan Red Notice Djoko Tjandra Pekan Ini
- FOTO: Pelantikan Pejabat di Tempat Pembuangan Akhir Sampah
