Ketua DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta Sarman Simanjorang menolak adanya wacana kebijakan rem darurat dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta pasca libur akhir tahun.
"Membuat psikologi pengusaha khawatir, cemas dan galau," ucap Sarman dalam keterangannya kepada Indozone, Rabu (30/12/2020).
Menurut Sarman, jika rem darurat kembali diinjak seperti dulu akan membuat aktivitas ekonomi semakin terbatas dan stagnan. Maka, ia menyebut wacana ini sebagai sinyal ekonomi yang kurang baik di awal tahun.
"Ini menjadi suatu pertimbangan kepada Pemprov DKI Jakarta dalam mengambil kebijakan karena sudah 10 bulan dunia usaha tertekan dan terpuruk nyaris frustasi," ungkapnya.
"Jika kebijakan ini kembali diberlakukan berpotensi akan menaikkan terjadinya angka PHK dan semakin banyaknya UMKM akan tumbang atau tutup, dan menambah beban sosial bagi pemerintah," tambah Sarman.
Kendati demikian, Sarman pun tak memungkiri kalau kondisi ini membuat Pemprov DKI menjadi dilematis, dan dihadapkan dengan pilihan yang sulit namun harus memutuskan kebijakan terbaik.
"Kami sangat berharap agar dapat mempertimbangkan secara cermat dan matang dengan memperhatikan kondisi ekonomi Jakarta saat ini," tandasnya.
